JAKARTA – Mayoritas masyarakat Indonesia menunjukkan penolakan tegas terhadap eskalasi konflik global, terutama aksi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Berdasarkan temuan terbaru dari sejumlah lembaga riset kredibel, dukungan publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam skema internasional seperti Board of Peace (BOP) juga masih berada di level minoritas.
Hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa tingkat penolakan warga terhadap konflik bersenjata mencapai sekitar 83 persen. Sebaliknya, dukungan terhadap aksi militer hanya berada di kisaran 4,9 persen.
Tingginya angka penolakan ini dinilai sebagai respons rasional terhadap dampak luas yang ditimbulkan oleh perang. Selain masalah keamanan, konflik geopolitik memicu efek domino pada ekonomi global, seperti lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan harga produk turunan petrodolar yang berdampak langsung pada kebutuhan industri serta masyarakat.
Dukungan Terhadap Kebijakan BOP
Terkait wacana kebijakan luar negeri, survei mencatat dukungan publik agar Indonesia bergabung dalam skema Board of Peace (BOP) hanya berkisar antara 26 persen hingga 33 persen. Data lebih rinci menunjukkan sekitar 50 persen responden menolak Indonesia bergabung dalam koalisi internasional, dan 44 persen tidak setuju dengan pengiriman pasukan ke luar negeri.
Selain itu, lebih dari 59 persen masyarakat tidak sepakat jika Iran dianggap sebagai ancaman global. Temuan ini menunjukkan bahwa opini publik Indonesia cenderung menginginkan posisi yang netral dan mengutamakan stabilitas global tanpa keterlibatan fisik dalam konflik.
Kepercayaan Terhadap Pemerintah Tetap Solid
Meski terdapat perbedaan pandangan dalam isu kebijakan luar negeri tertentu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap berada di level yang tinggi. Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai angka 79,9 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa dinamika opini publik pada isu spesifik tidak serta-merta mencerminkan penolakan menyeluruh terhadap pemerintah. Masyarakat dinilai tetap memberikan mandat kepercayaan yang kuat kepada kepemimpinan nasional dalam mengelola urusan domestik maupun strategis.
Konsistensi Politik Bebas Aktif
Dalam menanggapi dinamika global, pemerintah Indonesia dinilai tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Fokus utama kebijakan diarahkan pada jalur diplomasi, kerja sama internasional, dan upaya perdamaian kawasan ketimbang keterlibatan militer langsung.
Saat ini, berbagai wacana mengenai keterlibatan dalam misi internasional maupun pengiriman pasukan disebut masih dalam tahap kajian mendalam dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah bersikap adaptif dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk aspirasi publik, guna menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap perdamaian dunia.
