JAKARTA – Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melayangkan kritik keras terhadap langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) terkait respons mereka terhadap tragedi kemanusiaan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). LMND menilai BEM UGM cenderung mempolitisasi kasus tersebut dan menggunakan narasi yang terlalu menyederhanakan persoalan struktural.
Tragedi ini merujuk pada meninggalnya seorang siswa sekolah dasar di Ngada yang diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi keluarga, khususnya kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah senilai sekitar 60 sen dolar AS (sekitar Rp9.800). Peristiwa ini sontak memicu sorotan nasional mengenai akses pendidikan, perlindungan anak, dan minimnya layanan sosial di wilayah terpencil.
Menurut LMND, meskipun tragedi ini memerlukan perhatian serius, narasi yang dibangun oleh BEM UGM dianggap kontraproduktif.
Surat Terbuka ke UNICEF Dipertanyakan
Kritik LMND berfokus pada surat terbuka yang sebelumnya dikirimkan BEM UGM kepada UNICEF. Surat yang ditandatangani oleh Ketua BEM KM UGM 2025, Tiyo Ardianto, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2021, tersebut menyebut kasus Ngada sebagai bukti kegagalan sistemik negara dalam menjamin hak pendidikan anak. BEM UGM juga secara eksplisit mengkritik kebijakan nasional dan menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh.
Sekjen LMND menilai pendekatan tersebut sebagai "jalan pintas kognitif," yaitu kecenderungan melabeli cepat tanpa melakukan analisis data yang utuh.
“Tragedi kemanusiaan ini sangat menyedihkan, tetapi tidak tepat jika langsung ditarik menjadi klaim kegagalan total kebijakan nasional,” tegas Sekjen LMND dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menekankan bahwa negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar dan memiliki berbagai program perlindungan anak yang sedang berjalan. Oleh karena itu, klaim kegagalan total dianggap tidak proporsional.
LMND: Abaikan Persoalan Lokal
