JAKARTA – Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam forum internasional baru, Board of Peace (BoP), menuai polemik tajam di dalam negeri. Meskipun pemerintah mengklaim langkah ini sebagai strategi diplomasi aktif untuk menyelamatkan Gaza dan Palestina, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah diplomat senior mendesak pemerintah mengkaji ulang keanggotaan tersebut karena dikhawatirkan tidak sepenuhnya berpihak pada perjuangan Palestina.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di BoP tidak akan menggeser sedikit pun komitmen negara terhadap kemerdekaan Palestina. Pemerintah menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah "harga mati," dan diplomasi Indonesia akan terus bergerak untuk mencari solusi konkret di tengah kebuntuan forum internasional lain.
Kritik Keras dari MUI dan Mantan Wamenlu
Kekhawatiran utama datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, KH Cholil Nafis, menilai keanggotaan Indonesia dalam BoP perlu dikaji ulang karena dikhawatirkan forum tersebut tidak sepenuhnya berpihak pada perjuangan Palestina.
“Kami khawatir Board of Peace ini justru menjauhkan Indonesia dari sikap tegas membela Palestina,” ujar Cholil.
Senada dengan Cholil, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyoroti besarnya iuran keanggotaan permanen BoP. Sudarnoto menilai iuran tersebut membebani anggaran negara dan berpotensi mengarah pada praktik neokolonialisme baru.
“Indonesia harus berhitung matang, jangan sampai ikut forum internasional yang tidak jelas manfaat nyatanya bagi Palestina,” tegas Sudarnoto.
Sementara itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, menekankan pentingnya transparansi pemerintah terkait hak dan kewajiban Indonesia di BoP. Dino menyatakan bahwa publik berhak mengetahui secara jelas untung-rugi dari keanggotaan tersebut.
“Saya tidak menolak diplomasi, tapi publik perlu tahu apa untung-ruginya. Jangan sampai ini berubah menjadi ‘Board of Trump’,” ujar Dino, menekankan perlunya kehati-hatian terhadap potensi dominasi pihak tertentu. Meski demikian, Dino masih membuka opsi agar Indonesia mempertimbangkan keluar jika forum tersebut terbukti tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.
