JAKARTA – Nama Dharma Pongrekun kembali mencuat setelah imbauannya tentang kesiapsiagaan darurat memicu perdebatan. Di tengah ketegangan geopolitik global, mulai dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah hingga dinamika keamanan di Eropa, Indonesia dinilai masih berada dalam kondisi stabil. Situasi saat ini belum mengharuskan mobilisasi rakyat ataupun penetapan status darurat nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memilih jalur yang lebih rasional dengan memperkuat ketahanan nasional secara terukur, konstitusional, dan sistematis. Pendekatan ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mencegah kepanikan publik yang tidak proporsional. Literasi masyarakat mengenai makna siaga nasional menjadi kunci agar kewaspadaan tidak bergeser menjadi ketakutan massal.
Pernyataan Kesiapsiagaan yang Memicu Polemik
Kontroversi bermula dari pernyataan Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun yang mengimbau masyarakat bersiap menghadapi kondisi darurat selama tujuh hari, termasuk menyiapkan kebutuhan darurat atau panic kit. Imbauan tersebut dikaitkan dengan potensi gangguan layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan sistem keuangan akibat bencana alam maupun krisis nonmiliter.
Meski menyentuh isu kesiapsiagaan, narasi ini berkembang menjadi perdebatan publik. Sejumlah kalangan menilai pesan tersebut berpotensi menimbulkan kepanikan, terutama karena disampaikan tanpa indikator ancaman yang jelas. Dalam konteks komunikasi publik, pendekatan berbasis alarm dinilai berisiko melemahkan ketenangan masyarakat, alih-alih memperkuat ketahanan nasional.
Satire Pandji Pragiwaksono dan Kritik Sosial
Polemik semakin melebar setelah komika sekaligus pengamat sosial Pandji Pragiwaksono menyinggung pernyataan Dharma Pongrekun dalam materi satire politiknya. Pandji menilai, sebagai purnawirawan jenderal bintang tiga, Dharma seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan imbauan kepada publik. Menurutnya, pesan yang tidak disertai konteks ancaman yang jelas bisa mendorong masyarakat pada tindakan yang tidak efektif, seperti mengumpulkan panic kit tanpa alasan kuat.
Dalam satire tersebut, Pandji menyindir masyarakat yang mengikuti imbauan itu sebagai kelompok yang “oon”. Sindiran itu kemudian ia kaitkan dengan perolehan suara Dharma Pongrekun dalam Pilkada Jakarta yang berada di kisaran 10,6 persen. Pandji mempertanyakan alasan di balik dukungan sebagian warga Jakarta terhadap pasangan independen tersebut, sekaligus menjadikannya refleksi atas dinamika demokrasi dan literasi politik publik.
Melalui humor politik, Pandji menegaskan bahwa kritiknya bukan semata ditujukan pada figur Dharma Pongrekun, melainkan pada fenomena sosial yang memberi ruang bagi narasi berbasis ketakutan. Meski dibalut satire, pernyataan tersebut memicu reaksi keras dan memperpanjang polemik, sekaligus membuka diskusi tentang batas antara kritik, satire, dan tanggung jawab figur publik.
