JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerja sama strategis dengan Rusia untuk pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan (storage) di tanah air. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional serta menekan ketergantungan terhadap impor Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah ketidakpastian pasokan global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa komitmen investasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah Rusia telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan infrastruktur energi bagi Indonesia.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, saya diminta menindaklanjuti pertemuan kedua pemimpin negara. Dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi Rusia, telah disepakati bahwa kita akan mendapat dukungan dari Rusia terkait pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan," ujar Bahlil saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4).
Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik. Konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari atau setara 39-40 juta kiloliter (KL) per tahun. Di sisi lain, produksi minyak mentah dalam negeri baru mencapai kisaran 600 ribu barel per hari, sehingga Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.
Untuk menekan angka impor tersebut, pemerintah menjalankan sejumlah strategi paralel. Selain menarik investasi baru, pemerintah mengandalkan peningkatan kapasitas produksi melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026.
"Total konsumsi bensin kita hampir 40 juta KL. Sebelum ada RDMP Balikpapan, produksi dalam negeri hanya 14,3 juta KL. Dengan tambahan dari RDMP Balikpapan sebesar 5,6-5,7 juta KL, total produksi kita akan mencapai hampir 20 juta KL. Artinya, ketergantungan impor bisa ditekan hingga tinggal 50 persen," jelas Bahlil.
Terkait teknis investasi Rusia, Bahlil menyebut pemerintah masih mematangkan skema kerja sama, baik melalui mekanisme antar-pemerintah (government to government/G2G) maupun antar-pelaku usaha (business to business/B2B). Ia menargetkan finalisasi kesepakatan akan tercapai dalam satu hingga dua putaran pembahasan lagi.
Bahlil juga mengklarifikasi bahwa rencana proyek ini berbeda dengan pengembangan Kilang Tuban yang dikerjakan oleh PT Pertamina bersama Rosneft Oil Company. Skala proyek yang sedang dibahas saat ini disebut lebih kecil dibandingkan proyek di Tuban tersebut.
Pembangunan infrastruktur kilang dan fasilitas penyimpanan dinilai krusial untuk meningkatkan cadangan energi nasional. Selain memperkuat fleksibilitas pasokan, keberadaan fasilitas ini diharapkan mampu meredam dampak volatilitas harga energi global terhadap pasar domestik.
