BOGOR - Di tengah suasana yang hangat dan akrab, H. Ricky Kurniawan, Lc, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kembali menyapa masyarakat Cibinong melalui acara "Dialog Rakyat". Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan memberikan kesempatan bagi warga untuk berbagi cerita serta keluhan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam forum yang penuh semangat ini, warga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengungkapkan berbagai masalah, mulai dari ketidakaktifan BPJS Kesehatan hingga kurangnya dukungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Sudah bayar BPJS tapi masih nonaktif. Kalau sakit jadi bingung harus bagaimana,” ungkap seorang ibu rumah tangga yang hadir dalam forum tersebut. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lain yang mengeluhkan lambatnya penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP).
Ricky Kurniawan mendengarkan setiap aspirasi dengan penuh perhatian dan empati. Ia menyadari bahwa masalah yang dihadapi masyarakat adalah gambaran nyata tantangan yang ada di lapangan, terutama dalam hal layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
“Forum seperti ini sangat penting agar kami di DPRD tidak hanya mendengar laporan dari atas, tetapi juga langsung dari masyarakat. Semua yang disampaikan hari ini akan kami catat dan teruskan kepada pemerintah daerah serta instansi terkait,” kata Ricky.
Ia menekankan bahwa keberadaan BPJS dan PIP bukan sekadar program administratif, melainkan merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan hak dasar rakyat terpenuhi. Dengan komitmen yang kuat, Ricky bertekad untuk memperjuangkan akses yang layak bagi setiap warga terhadap layanan tersebut.
Selain menyampaikan keluhan, warga juga memberikan masukan yang konstruktif. Beberapa di antaranya mengusulkan agar pemerintah membuka posko aduan masyarakat di setiap kecamatan, serta meminta agar sekolah lebih transparan dalam proses pendataan penerima bantuan pendidikan.
Bagi Ricky, dialog rakyat bukan hanya sekadar kegiatan formal, tetapi juga merupakan jembatan untuk mempererat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya. Ia percaya bahwa komunikasi dua arah adalah kunci agar kebijakan publik benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Warga butuh didengar, bukan hanya dijanjikan. Karena itu, saya ingin terus hadir di tengah-tengah mereka agar apa yang kami perjuangkan di DPRD sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
