BOGOR — Upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kembali ditegaskan dalam kegiatan yang digelar oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc, di Pondok Pesantren Bina Umat, Ciampea, Kabupaten Bogor (8/12).

Mengangkat tema “Penguatan Ekonomi Umat Berbasis Pesantren dan Komunitas”, acara ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mendukung sektor ekonomi kerakyatan.

Dalam sambutannya, H. Ricky menyoroti pentingnya peran pesantren sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi. Ia menyebut bahwa pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, terutama melalui sinergi dengan UMKM dan program-program pemerintah.

“Pengawasan terhadap jalannya program ekonomi harus dilakukan dari akar rumput. Pesantren bisa menjadi titik awal untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar H. Ricky di hadapan para santri, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal.

Berbagai isu strategis mencuat dalam dialog interaktif, mulai dari akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, hingga infrastruktur ekonomi yang belum merata di wilayah Ciampea. Warga berharap agar pemerintah lebih responsif terhadap potensi ekonomi lokal yang tumbuh di lingkungan pesantren.

Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi panel bertema “Ekonomi Syariah dan Kemandirian Pesantren” yang memperkaya perspektif peserta terhadap model ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman. Diskusi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap efektivitas program ekonomi pemerintah.

H. Ricky menegaskan bahwa seluruh masukan yang dihimpun akan dibawa ke forum DPRD untuk ditindaklanjuti. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pesantren, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

“Reses bukan hanya soal menyerap aspirasi, tapi juga bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi benar-benar berpihak pada umat,” tutupnya.*