Jakarta - Pemerintah secara tegas membantah narasi di media sosial yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai melalui pemotongan anggaran pendidikan. Dalam rancangan APBN 2026, pemerintah memastikan bahwa alokasi dana pendidikan tetap terjaga, bahkan diproyeksikan mengalami peningkatan guna mendukung penguatan sumber daya manusia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa kebijakan anggaran negara harus dipandang secara komprehensif. Menurutnya, pendidikan tetap menjadi prioritas utama, namun pemerintah juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lainnya, seperti kesehatan dan kecukupan gizi.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, menegaskan bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan menyedot dana pendidikan yang sudah ada. "Malah, dana pendidikan bertambah karena adanya program MBG," ujar Hardian di Mataram, NTB.
Kementerian Sekretariat Negara turut menambahkan bahwa fokus anggaran pendidikan tetap diarahkan pada program strategis, termasuk renovasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di berbagai daerah. Masuknya anggaran MBG ke dalam fungsi pendidikan merupakan klasifikasi administratif karena program tersebut menyasar langsung para peserta didik. Para ahli kebijakan publik menekankan bahwa pencatatan ini tidak mengurangi pos inti pendidikan seperti gaji guru, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun bantuan pendidikan lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa MBG dan sektor pendidikan adalah dua hal yang berjalan paralel. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa agar memiliki kesiapan fisik dan mental yang lebih baik dalam menyerap pelajaran. Dengan demikian, MBG diposisikan sebagai penguat, bukan pengganti peran pendidikan.
Terkait isu kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan taraf hidup guru. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pemberian beasiswa kepada sekitar 150.000 guru dengan nilai bantuan mencapai Rp3 juta per semester. Langkah ini diambil untuk menjawab kekhawatiran publik mengenai nasib tenaga pengajar di tengah peluncuran program-program baru.
Mengenai perbandingan gaji pekerja MBG dengan guru honorer yang sempat viral, pemerintah menilai isu tersebut tidak bisa disederhanakan. Kesejahteraan guru honorer merupakan persoalan struktural yang sedang ditangani melalui reformasi sistem kepegawaian dan sertifikasi secara bertahap.
Pengamat dari Halim Institute, Fauzan, menilai polemik ini muncul akibat kurangnya literasi publik mengenai mekanisme anggaran negara. "Perbedaan antara klasifikasi anggaran dan realokasi dana sering kali disalahartikan, sehingga memunculkan kesimpulan keliru di ruang publik," jelasnya. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap merujuk pada informasi resmi guna menghindari narasi yang menyesatkan.
Melalui kepastian ini, pemerintah berharap publik dapat melihat bahwa program MBG dan kebijakan pendidikan merupakan satu kesatuan strategi nasional dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas tanpa mengorbankan hak-hak tenaga pendidik.
