OPINI – Barangkali, di antara kita pernah menyaksikan sebuah film yang menceritakan tentang penggusuran tanah oleh oknum aparat. Hal tersebut dilakukan lantaran di tanah tersebut akan dibangun infrastruktur. Ataukah, ada yang pernah melihat langsung faktanya? Bahkan mungkin menjadi korban penggusuran?
Apa yang ada dalam film nyatanya memang ada dalam kehidupan. Betapa banyak pembangunan infrastruktur yang diwarnai dengan aksi penggusuran tanah. Suara penolakan dari warga, seolah tak didengar oleh pemangku kebijakan.
Hal ini juga yang terjadi pada pembangunan Tol Cisumdawu. Dalam pengerjaan Tol sepanjang 60 kilometer ini, pemerintah daerah bertugas mengurusi pembebasan lahan. Sementara Kementerian PUPR mengerjakan konstruksinya.
Namun, proses pembangunan Tol tersebut menemui beberapa hambatan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI. Permasalahan tersebut di antaranya adalah:
Pertama, ada beberapa bidang lahan yang sudah bebas namun belum dapat dikonstruksi karena ada penolakan dari warga. Kedua, adanya tumpang tindih kawasan hutan dengan tanah warga, tanah kas desa dan tanah adat. Ketiga, ada juga tanah wakaf yang sampai saat ini belum bebas.
Menurut Pak Menteri, pihaknya sudah menerjunkan tim khusus dan juga meminta aparat penegak hukum mengawal penyelesaian hambatan pembangunan Tol Cisumdawu. (jabarprov. go. id, 16/06/21)
Sudah bisa dibayangkan apa yang terjadi kemudian. Sekuat apapun penolakan yang ditunjukkan warga, tak akan berdaya jika sudah berhadapan dengan penguasa. Pada akhirnya, mereka harus pasrah untuk menata ulang kehidupan yang baru.
Adanya penolakan warga, tentu bukan tanpa alasan. Di tengah kondisi yang sulit seperti hari ini, mereka harus kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian dalam waktu yang bersamaan. Meski ada imbalan yang mereka terima, namun belum tentu mampu mengembalikan apa yang selama ini sudah mereka miliki.
Lantas, di mana hati nurani para pemilik kekuasaan hari ini? Ketika mereka terus mengopinikan bahwa berbagai pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun nyatanya, sejak awal mereka justru membuat rakyat kecewa.
