JAKARTA – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Keputusan ini diambil di tengah desakan penghentian sementara dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyusul sejumlah kasus keracunan siswa di beberapa daerah.
Alih-alih menghentikan program, pemerintah kini fokus pada pembenahan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan untuk menjamin keamanan pangan bagi anak sekolah. Langkah ini diambil untuk memastikan program strategis nasional tersebut tetap memberikan manfaat tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa MBG bukan sekadar bantuan makanan, melainkan upaya meningkatkan kualitas generasi penerus. Menurutnya, program ini terbukti meningkatkan konsentrasi belajar dan membentuk kebiasaan makan sehat pada anak.
Data survei Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah periode Mei–Desember 2025 terhadap 1,2 juta siswa memperkuat argumen tersebut. Hasil survei menunjukkan adanya penurunan gangguan belajar akibat lapar sebesar 2,37 persen secara nasional, bahkan mencapai angka signifikan 14,85 persen di wilayah Indonesia Timur.
Menanggapi tuntutan JPPI dalam audiensi bersama Komisi IX DPR, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keselamatan anak adalah prioritas utama. "Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa," ujarnya.
Sebagai bentuk evaluasi menyeluruh, pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan ketat, di antaranya:
1. Penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap juru masak dan standar operasional prosedur (SOP) secara nasional.
3. Kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur penyedia MBG.
4. Pengawasan sanitasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah secara aktif.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh proses sertifikasi SLHS dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk mencegah terjadinya kembali kasus keracunan pangan di lingkungan sekolah.
Secara global, program makan siang di sekolah telah terbukti efektif mengurangi ketimpangan akses pangan dan meningkatkan capaian akademik. Dengan pembenahan struktural dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah optimistis program MBG akan menjadi instrumen strategis dalam mencetak SDM unggul demi masa depan Indonesia.
