BOGOR - Di Kampung Babakan, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebuah pertemuan bersejarah berlangsung pada 14 Desember 2025. Majelis Taklim Ratuhul Huda menjadi saksi bisu saat masyarakat dan wakil rakyat berkumpul dalam agenda bertajuk “Pengawasan Penyelenggara Pemerintah”. Dalam kesempatan ini, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc., menekankan pentingnya peran aktif komunitas dalam mengawasi dan mendukung pembangunan ekonomi.
Dengan tema “Penguatan Ekonomi Masyarakat”, acara ini lebih dari sekadar forum serap aspirasi. Ini adalah momen evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada ekonomi kerakyatan. H. Ricky menegaskan bahwa pengawasan publik harus dimulai dari akar rumput—masyarakat itu sendiri.
“Pesantren bukan hanya pusat pendidikan, tapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi berbasis komunitas. Jika disinergikan dengan UMKM dan program pemerintah, dampaknya akan luar biasa,” kata H. Ricky di hadapan para santri, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
Diskusi yang berlangsung dinamis ini memberikan ruang bagi warga untuk menyuarakan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan akses permodalan hingga minimnya pelatihan kewirausahaan. Infrastruktur ekonomi yang belum merata juga menjadi sorotan utama. Aspirasi ini, menurut H. Ricky, akan dibawa ke forum DPRD untuk ditindaklanjuti secara konkret.
Salah satu sesi yang menarik perhatian adalah diskusi panel bertema “Ekonomi Syariah dan Kemandirian Pesantren”. Panel ini membuka wawasan peserta tentang potensi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara masyarakat, pesantren, dan pemerintah adalah kunci. Kita ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, mandiri, dan berpihak pada umat,” tegas H. Ricky.
Kegiatan ini mengingatkan kita bahwa pengawasan bukan hanya tugas lembaga formal, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat. Dengan keterlibatan aktif dari akar rumput, pembangunan ekonomi yang berkeadilan bukanlah sekadar wacana.*
