CIBINONG - Dalam upaya memperkuat suara masyarakat, H. Ricky Kurniawan, Lc., anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada 7 November 2025. Bagi H. Ricky, pengawasan bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat.
"Pengawasan tidak hanya soal menilai kinerja pemerintah daerah, tapi juga memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata H. Ricky. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin DPRD Jawa Barat untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.
Dalam forum ini, H. Ricky menciptakan ruang dialog terbuka antara wakil rakyat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program yang tepat di tingkat lokal agar dapat memenuhi kebutuhan warga. "Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu diterjemahkan dengan tepat di lapangan, agar benar-benar menyentuh kebutuhan warga," tambahnya.
Kegiatan di Nanggewer juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Warga dan tokoh masyarakat mengungkapkan kebutuhan mendesak seperti perbaikan jalan lingkungan, peningkatan fasilitas publik, dan akses layanan pendidikan.
H. Ricky menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat akan dibawa ke rapat kerja bersama mitra komisi di DPRD Jabar untuk ditindaklanjuti. "Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan begitu, kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah akan semakin kuat," ujarnya.
Menyoroti posisi strategis Cibinong sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, H. Ricky mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. "Kolaborasi lintas sektor sangat penting. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan semua pihak, bukan hanya pemerintah," tegasnya.
Di akhir kegiatan, H. Ricky kembali menekankan bahwa peran DPRD bukan untuk mencari kekurangan pemerintah, tetapi untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai amanat undang-undang dan berpihak pada rakyat. "Pengawasan adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik. DPRD hadir untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Dialog interaktif yang berlangsung hangat menandai berakhirnya kegiatan, mencerminkan semangat kemitraan antara wakil rakyat dan warga dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
