JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pembelaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah isu keracunan dan kritik pemborosan anggaran yang beredar di media sosial. Berdasarkan data resmi pemerintah, program ini diklaim telah mencatatkan capaian signifikan dalam satu tahun terakhir, bahkan melampaui skala distribusi global.

Sebagai bentuk apresiasi atas percepatan implementasi program tersebut, Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada 13 Februari 2026. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan BGN dalam memperluas jangkauan program di berbagai pelosok daerah.

Berdasarkan laporan per 20 Januari 2026, program MBG telah menjangkau 59,86 juta penerima manfaat dari target akhir sebanyak 82,9 juta porsi per hari. Secara kumulatif, pemerintah telah mendistribusikan 4,5 miliar porsi makanan kepada 60,2 juta penerima yang mencakup anak sekolah, ibu hamil, hingga kelompok rentan.

"Tingkat keberhasilan program ini mencapai 99,9994 persen. Dari miliaran porsi yang disalurkan, kasus gangguan kesehatan tercatat sebanyak 28.000 atau sekitar 0,0006 persen. Artinya, secara sistem dan pengawasan, program ini berjalan sangat baik," ujar Presiden Prabowo.

Selain fokus pada pemenuhan gizi, program ini juga berdampak besar pada sektor ekonomi. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum melonjak tajam dari 190 unit pada tahap awal menjadi 21.102 unit. Ekspansi ini menciptakan sekitar 290 ribu lapangan kerja baru dan melibatkan satu juta petani, nelayan, serta pelaku UMKM dalam rantai pasok pangan.

Presiden menegaskan bahwa MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan penggerak ekonomi kerakyatan. Data menunjukkan adanya peningkatan kehadiran siswa di sekolah serta perbaikan status gizi anak di wilayah intervensi.

Dalam aspek logistik, Presiden membandingkan skala MBG dengan populasi negara tetangga. Jumlah penerima manfaat program ini telah melampaui total penduduk Singapura. Bahkan, ia menilai efisiensi distribusinya menandingi perusahaan makanan cepat saji global yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai volume distribusi serupa.

"Ini adalah salah satu operasi logistik pangan terbesar yang pernah dilakukan secara terintegrasi oleh sebuah negara," tuturnya.

Menanggapi narasi negatif di media sosial, Presiden meminta publik untuk melihat data secara objektif. Ia menekankan bahwa anggaran negara harus diprioritaskan untuk kemakmuran rakyat, terutama dalam memitigasi kebocoran anggaran yang di masa lalu diperkirakan mencapai 30 persen dari total belanja negara.