JAKARTA – Isu terkait eksplorasi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu di Maluku Utara tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Isu ini mencuat menjelang rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada 17 Februari 2026, dengan narasi yang mengaitkan proyek tersebut pada agenda Board of Peace (BoP) serta investasi Israel.
Namun, data proses pelelangan menunjukkan bahwa proyek tersebut telah melalui mekanisme resmi yang transparan sejak tahun 2024. Hal ini membantah narasi konspirasi yang beredar di ruang publik.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 tertanggal 8 Januari 2026, PT Ormat Geothermal Indonesia resmi ditetapkan sebagai pemenang lelang WKP Telaga Ranu. Dalam proses lelang terbuka yang dimulai sejak 2024 tersebut, PT Ormat bersaing dengan sejumlah korporasi besar lainnya, termasuk PT Medco Power Indonesia.
Proyek Telaga Ranu memiliki potensi kapasitas sekitar 40 megawatt (MW) dan menjadi bagian dari program percepatan energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini murni bagian dari strategi transisi energi nasional dan tidak berkaitan dengan agenda diplomatik tertentu.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, turut menanggapi keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk isu Board of Peace. Menurutnya, kehadiran Indonesia di forum tersebut justru strategis untuk menjaga kepentingan nasional, termasuk memperjuangkan isu Palestina.
“Jika kita keluar, kita justru tidak akan tahu perkembangan dan pergerakan di dalamnya. Dengan tetap berada di forum itu, Indonesia bisa menyuarakan sikap secara langsung,” tegas Dave. Ia menambahkan bahwa posisi Indonesia harus dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi di kancah global.
Dukungan terhadap langkah diplomasi Presiden Prabowo juga datang dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (Permias). Presiden Permias, Axel Hutapea, menyatakan optimismenya bahwa kunjungan kepresidenan ke AS akan membawa dampak positif bagi rakyat.
“Kami yakin setiap langkah diplomasi yang diambil akan mempertimbangkan kepentingan nasional, termasuk perlindungan WNI dan penguatan hilirisasi riset,” ujar Axel. Ia menilai momentum ini sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia.
Saat ini, pemerintah tengah mengejar target ambisius penambahan kapasitas panas bumi hingga 7,2 gigawatt (GW) pada tahun 2035 guna mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060. Dengan kebutuhan investasi yang mencapai ribuan triliun rupiah, kejelasan informasi dan transparansi proses seperti pada WKP Telaga Ranu menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional dari gangguan opini yang menyesatkan.
