BOGOR - Diskusi yang hangat terlihat dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Ricky Kurniawan, Lc, pada Senin, 10 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di Pondok Pesantren As-Shoheh, yang berada di lingkungan Sampora RT 04/09, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Ricky menitikberatkan pembahasan pada isu ekonomi kerakyatan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren dan UMKM.
Di hadapan para pengelola pondok pesantren, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha lokal, Ricky menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh investasi besar, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mendukung usaha kecil, koperasi, dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat.
“Kita sering berbicara tentang pembangunan ekonomi makro, tetapi jangan lupa bahwa kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada masyarakat, khususnya UMKM dan lingkungan pesantren. Di sinilah pemerintah daerah harus hadir memberikan dukungan,” ujarnya.
Ricky menjelaskan bahwa pesantren saat ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi lokal. Dengan model usaha yang dikelola secara kolektif dan berbasis komunitas, pesantren memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja serta mendorong sirkulasi ekonomi di tingkat desa dan kecamatan.
Dalam dialog tersebut, sejumlah pengurus pesantren menyampaikan tantangan yang dihadapi, mulai dari akses modal usaha, pendampingan manajemen, hingga keterhubungan dengan pasar yang lebih luas. Mereka berharap pemerintah daerah dapat hadir lebih aktif dalam memberikan fasilitasi dan program pemberdayaan yang berkelanjutan.
Ricky menyambut baik masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa aspirasi itu akan menjadi bahan penguatan dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah, terutama dalam evaluasi program-program ekonomi yang sudah berjalan.
“Kami memiliki kewajiban untuk memastikan setiap program pemerintah daerah tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat. Jika ada kebutuhan pendampingan, akses permodalan, atau jaringan pemasaran, itu harus dikawal agar tersambung dengan kebijakan pemerintah,” kata Ricky.
Acara berlangsung dalam suasana dialog terbuka. Para peserta diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, mengemukakan persoalan, serta menawarkan ide-ide pengembangan ekonomi berbasis kemandirian komunitas.
