Wawancara Khusus Dadung Hari Setyo: Mendorong Swasembada Pangan dan Solusi Komprehensif untuk Indonesia

JURNAL CAKRAWALA - Dalam pidatonya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam empat hingga lima tahun mendatang. Tanggapan datang dari berbagai tokoh, termasuk Ketua Umum Komunitas Masyarakat Pertanian SUTA Nusantara, Dadung Hari Setyo, yang menyoroti langkah strategis untuk mewujudkan target tersebut, termasuk pentingnya kolaborasi, teknologi, dan stabilitas sektor pertanian.

Dadung Hari Setyo menilai, langkah menuju swasembada pangan memerlukan pendekatan berkelanjutan yang melibatkan semua elemen masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat adalah kunci utama. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Partisipasi masyarakat adalah faktor penentu keberhasilan,” ujar Dadung pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Dadung Hari Setyo juga mendorong penerapan perencanaan berbasis 5W+1H (What, Why, Who, When, Where, How), yang dinilainya dapat menjadi panduan untuk memastikan setiap langkah berjalan sesuai dengan target. “Perencanaan yang terukur dan evaluasi yang jelas adalah kunci agar program swasembada pangan efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.

Menurut Ketua SUTA Nusantara, Dadung Hari Setyo, sektor pertanian Indonesia saat ini masih tertinggal secara teknologi dibandingkan negara lain. Ketertinggalan ini berdampak pada ketahanan sektor pertanian menghadapi tantangan perubahan iklim. “Teknologi pertanian kita masih jauh dari standar internasional. Perlu percepatan inovasi teknologi untuk mendukung petani lokal,” jelasnya. Penerapan teknologi deteksi cuaca yang canggih, misalnya, bisa membantu petani menghadapi ketidakpastian iklim.

Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara agraris, dengan tanah yang subur dan sinar matahari yang melimpah. Namun, menurut Dadung, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. “Diperlukan dukungan investasi dan teknologi agar produksi pertanian bisa ditingkatkan secara signifikan,” ujarnya.

Dadung menegaskan, sektor swasta dan petani lokal adalah aktor utama dalam implementasi swasembada pangan di lapangan. “Swasta dan petani lokal harus diberdayakan karena mereka yang menjalankan kebijakan ini. Pemerintah perlu memastikan peran mereka diperkuat,” ungkapnya. Ia juga mendorong keterlibatan lebih banyak generasi muda dalam pertanian melalui pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi hingga ke tingkat desa.

Menurut Dadung, menjaga stabilitas harga pangan sangat penting untuk keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk membuat neraca pangan nasional yang mencakup seluruh kebutuhan domestik. “Neraca pangan yang komprehensif dapat menjadi acuan dalam menjaga harga dan distribusi pangan secara merata,” jelasnya.

Distribusi pangan ke wilayah terpencil juga perlu mendapat perhatian khusus, mengingat tantangan logistik yang sering kali menghambat akses ke daerah-daerah tersebut. “Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh wilayah, termasuk yang terpencil, memiliki akses yang sama terhadap pangan,” tegas Dadung.

Dadung mengingatkan pentingnya pengawasan ketat agar praktik-praktik korupsi di sektor pertanian dapat diminimalkan, terutama dalam implementasi kebijakan swasembada pangan. “Dengan pengawasan yang ketat, kita bisa memastikan bahwa kebijakan ini dijalankan dengan transparan dan efektif,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi di sektor pertanian.

Dadung optimis, dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia bisa tidak hanya mencapai swasembada pangan, tetapi juga berpotensi menjadi lumbung pangan dunia.***