Tolak Tindakan Inkonstitusial, Ulama, Habaib dan Cendikiawan Muslim se-DKI Jakarta Berkumpul

JAKARTA-JurnalCakrawala.com.

Sejumlah ulama, habaib dan cendikiawan muslim se DKI Jakarta menolak aksi intervensi maupun tindakan inkonstitusional dari pihak manapun terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), seiring dengan memanasnya situasi politik menjelang pengumuman hasil penghitungan suara resmi penyelenggara pemilu 22 Mei 2019 mendatang.

Tak ayal tekanan terhadap KPU semakin menguat, dengan berbagai komentar di media massa bahwa mereka tidak akan menerima hasil penghitungan KPU seandainya bisa membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dari kelompok pasangan Capres tertentu

Bahkan, ancaman people power, dengan mengumpulkan ahli IT untuk menanggapi proses penghitungan rekapitulasi KPU pun semakin kencang. Bahkan banyak berseliweran informasi melalui platform chatting atau media sosial bahwa sekelompok masa akan melakukan aksi, akan menduduki KPU dua hari sebelum pengumuman resmi penyelenggara pemilu tersebut.

Karena itu para pemuka agama dari ibukota sepakat mengeluarkan pernyataan sikap, yakni menjaga kesucian bulan Ramadhan, mendukung KPU dan menolak tindakan delegitimasi komisi negara tersebut, serta mengajak seluruh elemen bangsa dan umat Islam untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dengan agenda Multaqa Ulama Habaib dan Cendikiawan Muslim se DKI Jakarta.

“Berkumpulnya para alim ulama, habaib dan cendikiawan bahwa sahnya terpanggil karena merekalah yang menjadi corong, mereka yang menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat dimana masyarakat kita ini boleh dikatakan yg terombang ambing dengan berita yang dasyat,” kata Ketua Lembaga Takmir Mesjid DKI Jakarta, Muhamad Husni Muksin, di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Rabu (8/5/2019) malam.

Ia menambahkan sekitar 350 pemuka agama Islam, termasuk Kiai, Ustadz dan Habib hadir dalam acara tersebut yang diadakan oleh Pengurus Harian Syuriyah & Tanfidziyah PWNU Provinsi DKI Jakarta.

Dia menilai selama ini masyarakat di binggungkan dengan pemberitaan yang di nilai panas dan saling menyudutkan antar pihak yang pro dan kontra terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Ada berita yang panas untuk menyudutkan satu pihak dan tidak mengakui lembaga yang resmi dinegara kita ini yang membuat kita ini sulit menyaring hal yang tidak benar seolah-olah menjadi benar karena berita itu terus berulang-ulang,” ujarnya.

Sehingga menurut Ustadz Husni Muksin masyarakat yang tidak mampu menyaring berita-berita tersebut terbawa arus, terkait berkembang isu dari pesan yang berkembang dari berbagai media tersebut.

“Jadi yang kita undang kemari masyarakat ini bahwasanya para ulama, habaib, dan cendikiawan yang berpikiran lurus. Dimana apapun yang terjadi dinegara kita ini, selama itu berproses contoh pemilu pilpres dan pileg ini itu kita percayakan kepada lembaga yang bekerja,” ungkap dia.

Jika ada persoalan nanti tidak diterima terhadap hasil yang dikerjakan KPU, ungkap Ustadz Husni, ada jalur hukum untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia melalui lembaga Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tidak harus menggosok, atau memanas-manasi masyarakat, dimana masyarakat kita ini kalau sudah menjadi masyarakat yang banyak sehingga menjadi kekuatan untuk membangkitkan emosi, yang dikhawatirkan yang terjadi adalah tindakan makar itu,” ucapnya.

Itu menurut dia, akan menjadi tindakan yang merugikan, bukan saja merugikan masyarakat tapi negara. Kalau sudah mulai konflik yang horizontal, dia khawatir keamanan negara akan semakin kompleks. Mengingat, negara ini terdiri dari berbagai suku dan agama.

“Perlu diingat Pemilu adalah pesta demokrasi, saring yang sudah diakui dan sudah ada undang-undangnya. Persoalan hasilnya kita percyakan kepada aparat, apabila tidak kita dapati kebenaran, atau ada dugaan kecurangan tapi kita bisa buktikan kecurangan itu dimana,” tutur Husni Muksin.

Karenanya dia menghimbau di bulan puasa ini, masyarakat wajib menjaga kesucian Bulan Ramadhan 1440 H/2019 M dengan tekun dan ikhlas, dan kepada eleman Bangsa dan warga Jakarta hendaklah mengutamakan kepentingan umum dan menjaga kesatuan dan persatuan.

“Kita berharap di bulan puasa ini tidak ada demo, supaya Jakarta ini damai nyaman dan aman. Mengingat Jakarta sebagai barometer, dengan beraneka ragam suku, ras, agama dan budaya, seyogyanya mari kita ciptakan Ibu Kota negara ini aman, nyaman, bersih, manusiawi dan berwibawa. Jadi menunggu hasil sidang final KPU lah,” tandas Ketua Panitia Multaqa itu. (Red/*)