Sri Mulyani Akui Sempat Fokus ke Ekonomi saat Awal Diserang Corona

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan rumitnya membuat kebijakan menangani krisis akibat pandemi COVID-19. Pada awal-awal kehadiran pandemi Maret 2020 lalu, Sri Mulyani mengakui pemerintah sempat fokus menangani ekonomi tepatnya sistem keuangan negara terlebih dahulu ketimbang masalah kesehatan itu sendiri.

”Kenapa fokus kepada keuangan negara dan sistem keuangan? Karena kami tahu bahwa COVID-19 (virus corona) pasti akan membutuhkan dukungan keuangan negara dari sisi penanganan kesehatan,” ujar Sri Mulyani dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia, Rabu (16/9/2020).

Sri Mulyani menjelaskan alasannya fokus pada sektor keuangan, karena waktu itu pemerintah melihat, bila pandemi tak segera ditangani, bukan hanya keberlangsungan hidup kelas menengah ke bawah saja yang jadi korban. Kehidupan kelas menengah atas termasuk pengusaha hingga industri juga bakal ikut terpengaruh.

”Kalau COVID-19 ini berjalan cukup lama seperti yang sekarang sudah 7 bulan dan masih belum berakhir maka sektor-sektor korporasi maupun sektor-sektor individual tak lagi bisa membayar pajak, bayar cicilan, maka sektor keuangan akan menjadi tantangan,” ujarnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan bukan berarti pemerintah mengabaikan sektor kesehatan. Sebab, pemerintah sadar betul tekanan juga muncul dari belanja di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

”Kan tidak bisa mengatakan kesehatan lebih penting dari ekonomi atau ekonomi lebih penting dari kesehatan. Dua-duanya menyangkut manusia, yang satu bisa mengancam jiwa manusia lewat penyakit yang satu lewat kondisi ekonomi mereka,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk penanganan pandemi virus Corona sebesar Rp 695,2 triliun. Dana itu dialokasikan untuk berbagai sektor terdiri dari bansos sebesar Rp 203,9 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 123,46 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah Rp 106,11 triliun, kesehatan Rp 87,55 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 53,55 triliun.

sumber : detikfinance