Sosialisasi Empat Pilar Negara Sangat Bermanfaat bagi Masyarakat, Saat Acara di Desa Tonjong Tajurhalang

 
KAB.BOGOR-JurnalCakrawala.com.

Sosialisasi empat pilar MPR RI kali ini dilaksanakan di desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, Kamis (17/01).

Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nomor Anggota A-259, Drs. K.H. Nawafie Saleh, SE, MM. Sosialisasi ini sangat bermanfaat jika dilakukan di sekolah-sekolah di berbagai tingkatan. Kalau di Desa Tonjong ini tentu saja bermanfaat terutama bagi para petani, majelis taklim dan tokoh masyarakat dan pemuda.

Dalam paparannya anggota MPR RI ini mengungkapkan, “beberapa tahun ini kita sebagai bangsa selalu disuguhkan dengan berbagai kegiatan sosialisasi baik di masyarakat maupun di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Salah satu sosialisasi yakni Penguatan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara : Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika”, imbuhnya.

Salah satu pimpinan majelis taklim Ibu Muniroh, menanyakan perihal salah satu pokok materi terkait dengan empat pilar dengan mempertanyakan alasan mendasar mengapa empat pilar ini dijadikan sebagai salah satu bahan sosialisasi bagi anggota MPR RI. Menurutnya, bahwa sosialisasi empat pilar ini harus ditinjau dari sisi filosofis dan praktisnya. Dari sisi filosofis misalnya, Ibu Muniro mempertanyakan mengapa sosialisasi ini dinamakan empat pilar bukan sosialisasi empat dasar negara. Mengingat, keempat yang kemudian dinamakan pilar tersebut adalah empat dasar negara, yang semuanya sudah termaktub dalam konstitusi negara yaitu UUD Negara Kesatuan republik Indonesia.

Warga Tajurhalang ini juga menanyakan, “sejauhmana keampuhan sosialisasi empat pilar ini dalam membendung bahaya narkoba, korupsi dan terorisme bagi kalangan generasi muda. Jangan sampai sosialisasi terus dilakukan, namun generasi muda bangsa semakin hari semakin habis akibat pengaruh narkoba, terorisme dan korupsi”, ungkapnya.

Akhir-akhir ini kita mendapatkan berbagai pemberitaan dan kejadian faktual yang menyudutkan Islam sebagai agama yang terpojokkan. Dianggap sebagai agama yang keras, menindas, anarkhis, intoleran, anti kebhinekaan dan tidak pancasilais. Ini sungguh sangat disayangkan. Padahal, jika kita belajar, mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam, agama ini adalah penuh kasih sayang, cinta kedamaian, dan sangat menghargai kebhinekaan. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menyudutkan Islam dengan berbagai cara apalagi melalui alat negara, harus segera dihentikan karena disamping membodohi sesama warga bangsa, juga tidak memberikan pendidikan politik yang sehat bagi warga bangsa dan berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena Islam sebagai agama yang banyak dianut oleh warga bangsa ini, maka sangat tidak layak jika berbagai kalangan apalagi negara melalui pemerintahannya seolah-olah berkontribusi bagi rusaknya tatanan image Islam di Indonesia, baik melalui aparatur negaranya maupun melalui gerakan kelompok pembenci maupun media massa.

Sebagai seorang tokoh masyarakat, H Tatang mempertanyakan hal tersebut secara kritis ke narasumber. Pak Tatang juga berharap bahwa dalam sosialisasi empat pilar ini, dicoba untuk dirumuskan sejauhmana kompatibilitas Pancasila dengan agama-agama khususnya Islam. Sejauhmana Pancasila sebagai visi dan idiologi negara diharapkan dapat dikaji secara cerdas dan cermat dengan formula yang pas sehingga kedua hal tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, tetapi sebangun dan seirama. Karena itu, dalam forum sosialisasi ini sebaiknya dapat dijadikan forum untuk saling menjaga agar nilai-nilai Pancasila sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tidak dapat dibenturkan keduanya.

Empat Pilar Sosialisasi MPR banyak dilakukan di berbagai segmen masyarakat, termasuk ke berbagai lembaga pertanian, para penyuluh pertanian dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pertanian, seperti HKTI, Gapoktan dan lainnya. Sebagai salah satu tokoh organisasi pertanian, Pak Herman berharap Istilah empat pilar masih sering diperdebatkan dengan berbagai alasan masing-masing dari berbagai macam perspektifnya, dari berbagai kacamatanya termasuk dari kalangan pertanian. Karena itu, sebaiknya sosialisasi dilakukan dengan istilah 5 (lima) pilar. Selain Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ditambah dengan ajaran keagamaan masing-masing. Mengapa perlu lima pilar, karena pilar yang kelima itu dapat menjadi payung bagi pilar lainnya sekaligus menjadi pedoman bagi implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar tersebut. Sehingga lima pilar menurut Bapak Herman, menjadi hal yang tak dapat dipisahkan antara satu nilai di satu pilar dengan nilai-nilai di pilar lainnya.

Demokrasi mestinya meniscayakan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat, tidak sebaliknya, rakyat miskin masih banyak saja setiap ganti presiden. Namun, jika grafik kesejahteraan rakyat tidak meningkat, maka demokrasi dipertanyakan eksistensi dan perannya di Indonesia. Perihal korupsi, misalnya sebaiknya pemerintah kita harus se-ekspressif atau se-ekstrem mungkin memberlakukan para pelaku korupsi (tipikor), bandar narkoba dan terorisme, dengan memberlakukan hukuman mati seperti di China dan Korea. Karena itu, pertanyaannya sejauhmana demokrasi dapat bersandingan dengan Pancasila dalam bersama-sama meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

KH Nawafi Saleh SE MM menuturkan diakhir acara, “dengan era keterbukaan ini maka seolah-olah negara tidak mempunyai batas wilayah (borderless). Setiap informasi datang berubah kapan saja, tidak hanya di media melainkan juga di buku-buku teks pelajaran sekolah. Sebagai contoh, apakah masih relevan jika lima sila Pancasila diperas lagi menjadi tiga sila, kemudian diperas lagi menjadi satu sila, yakni semangat gotong royong”, tutupnya. (Red)