Jampidsus Kejaksaan Agung Dapatkan Anugerah Predikat WTP oleh Presiden RI

Jampidsus Kejaksaan Agung Dapatkan Anugerah Predikat WTP oleh Presiden RI

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penganugerahan diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo More »

Hasil Munas Setia Untung Jabat Ketum PJI, Jaksa Agung Ajak Kawal Pemilu 2019

Hasil Munas Setia Untung Jabat Ketum PJI, Jaksa Agung Ajak Kawal Pemilu 2019

BALI-JurnalCakrawala.com. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan peran Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) sangat menentukan dalam upaya mencapai tujuan penegakan hukum yang baik dan benar sehingga menjadi dambaan masyarakat. Dalam Musyawarah Nasional PJI, Setia More »

Ubah Kinerja Kejaksaan, Setia Untung Cetuskan Gerakan Pelatihan Reformasi Birokrasi Bebas Korupsi

Ubah Kinerja Kejaksaan, Setia Untung Cetuskan Gerakan Pelatihan Reformasi Birokrasi Bebas Korupsi

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan akan terus berinovasi sebagai zona Integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Menyusul lolosnya Badiklat atas evaluasi tahap akhir Zona Integritas More »

Forum Koordinasi Protokoler MPR RI Bangun Sinergitas Protokoler Lembaga Negara Dan Kementerian

Forum Koordinasi Protokoler MPR RI Bangun Sinergitas Protokoler Lembaga Negara Dan Kementerian

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono mengucapkan selamat datang kepada 125 protokoler yang datang dari berbagai lembaga negara, kementerian, instansi non-kementerian, dan pemerintah daerah. “Selamat datang di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek More »

Kabadiklat Buka Diklat Terpadu Untuk Antisipasi Narkoba Bersarang di Indonesia

Kabadiklat Buka Diklat Terpadu Untuk Antisipasi Narkoba Bersarang di Indonesia

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Kejahatan narkotika salah satu transnasional organized crime dan bersifat lintas negara yang dalam penangannya memerlukan kerjasama antara sesama penegak hukum. Demikian disampaikan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI Setia More »

 

Ribuan Guru Honorer Bogor Beraksi, Inilah Tuntutannya

KAB.BOGOR-JurnalCakrawala.com.

Ribuan guru honorer dari 40 kecamatan se Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa bela guru dengan tuntutan pengakomodiran CPNS 2018 bagi para guru honorer yang sudah mengabdi, Rabu (19/9/2018).

Dikomandoi langsung oleh Ketua PGH Kabupaten Bogor Halim Sahabudin, dalam orasinya meminta 6 poin diantaranya:

Tuntutan Aksi :

Meminta Kepada Pemerintah Kabupaten Bogor agar Guru dan Satuan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap SD/SMP Negeri ( Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah) yang telah mengabdi minimal 2 Tahun :

1. Diberikan SK Pengangkatan / SK Keputusan /Penugasan Sebagai guru dan tenaga kependidikan tidak tetap dari Pemerintah Daerah (Bupati Bogor) untuk bisa mengikuti PPG dan NUPTK bagi guru honorer dan tenaga Kependidikan di sekolah Negeri.

2. Diberikan penghasilan serta ditingkatkan yang pantas dan layak yang dianggarkan dalam APBD tahun 2019 pemerintah kabupaten Bogor.

3. Diberikan Jaminan Bpjs kesehatan dan Bpjs Ketenagakerjaan gratis bagi guru dan tenaga kependidikan tidak tetap yang dibiayai APBD tahun 2019 oleh pemerintah daerah kabupaten Bogor.

4. Batalkan dan Cabut Permen PAN nomer 36 tahun 2018 karena diskriminasi dan cacat hukum, kedudukan Permen PAN tidak boleh lebih tinggi dari PP no 11 tahun 2017 dan UU ASN no 5 tahun 2014.

5. Batalkan Rekruitmen Cpns tahun 2018 sebelum menyelesaikan tenaga guru honorer yang sudah lama mengabdi berdasarkan masa kerja.

6. Terbitkan sandaran hukum yang jelas berupa PERPU ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang) untuk ditingkatan status tenaga honorer menjadi Cpns berdasarkan masa kerja dan usia paling lama secara bertahap sesuai kebutuhan.

“Harapan kami agar Ibu Bupati dan DPRD kab Bogor menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi kami demi terpenuhinya hak-hak normatif guru honorer dan tenaga kependidikan tidak tetap, karena dianggap penting dan strategis serta berdampak luas terhadap pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara”, ungkap Halim. (Wawah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *