Pemkab Bandung Melalui BPBD Raih Prestasi Terbaik 6 Besar Penilaian IRBI dan IKD

JABARONLINE.COM - Pemerintah Kabupaten Bandung meraih penghargaaan. Kali ini, Pemkab Bandung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meraih prestasi terbaik 6 besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). 

Penyerahan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman pada giat Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Erupsi Gunung Ciremai,  Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan penghargaan yang diterima BPBD Kabupaten Bandung itu, terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan pengurangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai tolak ukur capaian kinerja penanggulangan bencana.

"IRBI dan IKD itu sebagai tolak ukur  kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung," kata Uka Suska Puji Utama dalam keterangannya, Rabu (8/5/2024).

Uka Suska mengatakan prestasi terbaik enam besar terkait penilaian IRBI dan IKD Kabupaten Bandung itu, di antaranya adalah Kabupaten Subang, Garut, Kota Banjar, Kota Cimahi dan Kota Cirebon.

"Penghargaan yang diterima Pemkab Bandung ini adalah hasil kerja bareng atau kolaborasi antara pemerintah dengan para relawan kebencanaan, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur dunia usaha, media dan pihak lainnya," tutur Uka Suska.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah berpartisipasi dalam berbagai program peningkatan pembangunan di Kabupaten Bandung. 

Uka Suska juga mengaku bersyukur karena respon masyarakat cukup baik terkait dengan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. Hal itu dibuktikan dengan kinerja BPBD Kabupaten Bandung pada 2023, terkait dengan IRBI di Kabupaten Bandung mengalami penurunan dari tinggi menjadi sedang.

"Terjadinya penurunan IRBI di Kabupaten Bandung pada tahun 2023, karena ketahanan daerah meningkat setelah ada keterlibatan dari para OPD Kabupaten Bandung. Ini menunjukan adanya prestasi Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna, dalam penurunan IRBI Kabupaten Bandung tersebut yang asalnya tinggi jadi sedang. Atas dasar inilah, sehingga Kabupaten Bandung meraih peringkat keenam terbaik dalam hal penilaian IRBI," tuturnya. 

Uka Suska mengatakan dengan adanya  penurunan IRBI itu merupakan hasil komunikasi pentahelix dengan sejumlah pihak. Selain itu berkaitan dengan kebijakan Bupati Bandung yang semakin BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera).

"Untuk diketahui bahwa yang namanya penanggulangan bencana, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Tapi merupakan tanggung jawab bersama  komponen masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan pihak lainnya dalam upaya penanggulangan bencana," ujarnya. 

Lebih lanjut Uka Suska mengatakan, bahwa IRBI di Kabupaten Bandung menurun, bukan berarti risiko bencana menurun. "Tak ada korelasinya dengan kejadian bencana. IRBI menurun ini, dalam artian kesiapsiagaan daerah bagus dalam menghadapi kebencanaan atau lebih  siap dalam rangka penanggulangan bencana. Artinya sudah ada perencanaan yang bagus dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana," tuturnya.

Uka Suska menyebutkan, bahwa IRBI menurun dari tinggi ke sedang itu, setelah BPBD Kabupaten Bandung melakukan upaya penerapan dan peningkatan fungsi informasi kebencanaan daerah. 

"Penguatan kapasitas di wilayah rawan bencana melalui sosialisasi dan edukasi serta pembentukan komunitas tangguh bencana. Melakukan review SOP/mekanisme penetapan status darurat bencana dan mekanisme pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban terdampak," tuturnya.

Upaya lainnya, imbuh Uka Suska, peningkatan akuntabilitas pemeliharaan peralatan dan jaringan penyediaan logistik untuk efektivitas penanganan masa krisis dan darurat kebencanaan," katanya.

"Mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada,  baik SDM, sarana prasarana, penggunaan anggaran dan sumber daya informasi," jelasnya.

Kemudian, katanya, memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana. 

"Alokasi anggaran untuk kegiatan pendukung SPM. Pembentukan dan penguatan forum pengurangan risiko bencana," katanya. 

Uka Suska mengatakan bahwa Kabupaten Bandung merupakan kawasan atau wilayah dengan kondisi potensi ancaman bencana yang sangat komplek. 

"Di Kabupaten Bandung ada sembilan bencana alam, yaitu tujuh bencana alam dan dua bencana non alam. Dari tujuh bencana alam itu, yaitu ada tiga bencana alam yang paling dominan di Kabupaten Bandung: banjir, longsor dan angin kencang. Dua bencana alam non-alam, yakni pandemi Covid-19 dan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)," tuturnya.

Meski demikian, kata dia, bencana alam lainnya, seperti gerakan tanah atau lempeng, gempa bumi juga tetap menjadi kewaspadaan dalam kesiapsiagaan kebencanaan tersebut. Termasuk kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, dan letusan gunung api. 

Uka Suska juga mengungkapkan bahwa  dalam upaya mengantisipasi ancaman bencana, Pemkab Bandung sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) pada tahun 2023. 

"Hal itu berkaitan dengan sembilan jenis bencana di Kabupaten Bandung. Dengan memiliki dokumen kajian risiko bencana itu, sehingga daerah yang sudah memiliki potensi risiko bencana sudah terpetakan," ujarnya. 

Uka Suska juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung pada tahun 2023, sudah memiliki dokumen rencana penanggulangan bencana. 

"Dokumen itu berkaitan dengan adanya sembilan bencana alam dan bencana non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Bandung. Dokumen rencana penanggulangan bencana itu sudah dibuat di Kabupaten Bandung," ujarnya. 

Ia mengatakan, tidak semua bencana alam jadi fokus perhatian. Di Kabupaten Bandung yang paling menonjol itu adalah bencana banjir, longsor dan angin kencang yang menjadi fokus dalam pembahasan di dokumen rencana penanggulangan bencana. 

Pada tahun 2024 ini, kata Uka Suska, akan membuat dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) dan rencana aksi kontigensi.***