Pemerintah Konsens Penanganan Daerah Rawan Pangan

Bandung-JurnalCakrawala.com.

Atasi daerah rawan pangan, Ditjen PDTu ajak semua pihak, “Membangun kesepakatan penanganan daerah rawan pangan”, menjadi tema utama dalam FGD yang diselenggarakan Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan, Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu pada 19-21 April 2018 di Hotel Novotel, Bandung.

Acara yang dihadiri Direktur Teknis di Ditjen PDTu, Direktur teknis Ditjen PDT, perwakilan Kementrian PUPERA, serta perwakilan Kementrian Pertanian.Dirjen PDTu dalam arahannya menegaskan, ” saatnya kita membangun program yang terintegrasi dan mendukung program prioritas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi khususnya untuk BUM des dan produk unggulannya “. Ditambahkan, ” ada irisan antara BUM des sebagai pelembagaan kapasitas ekonomi dengan produk unggulan desa ( prukades ) yang dikembangkan dengan kelembagaan yang baik “, keduanya saling mendukung antara satu dan lainnya agar dapat bersinergi dengan baik antara BUM des dengan Prukades.
Kita perlu melihat potensi yang saat ini belum dikembangkan dengan baik, misal : budi daya rumput laut yang bisa dikembangkan di wilayah wilayah timur Indonesia.
Ini bisa bekerja sama dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan, begitupun untuk pertanian yang perlu di koordinasikan dengan Kementrian Pertanian untuk mengatasi kerawanan pangan dibeberapa daerah yang di intervensi.

Dirjen PDTu, menyampaikan harapannya, ” kehadiran peserta FGD bisa memberikan informasi dan data bagi kita, agar kegiatan kegiatan di maaing masing lembaga bisa menyatukan langkah bersama mengatasi masalah di daerah rawan pangan “.
Perlunya bekerjasama untuk mengatasi masalah diatas dengan cara komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang baik, tidak hanya pada tataran konsep melainkan sampai pada tahap Implementasi.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasatana Ditjen PDT mengambil peran dengan mengirimkan Prayitno, untuk mewakili Ditsarpras dalam FGD ini.

Prayitno mengungkapkan, FGD dapat meminimalisir gap dan ego sektoral antat K/L yang mulai tergerus spirit koordinasi dan kerja sama antar K/L dalam pembangunan.
” Direktur Sarpras sangat getol membangun koordinasi untuk percepatan daerah tertinggal ” sebut Prayitno. FGD selain merupakan diskusi antar K/L bisa juga dijadikan sebagai media melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi. (Nuriman / Muchklis)