Perlunya Peningkatan Akses Informasi dan Telekomunikasi Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal

Perlunya Peningkatan Akses Informasi dan Telekomunikasi Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal

JAKARTA-JurnalCakrawala.com Rapat Koordinasi Finalisasi dan Pelaporan dengan tema “Optimalisasi Jaringan Informasi dan Telekomunikasi di Daerah Tertinggal”, diselenggarakan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal, serta mengundang pihak BAPPENAS, BAKTI, dan More »

IWO bersama Ully Sigar dan Seniman Peduli Galang Donasi Sulteng

IWO bersama Ully Sigar dan Seniman Peduli Galang Donasi Sulteng

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Bencana tsunami yang melanda Sulawesi Tengah di Palu, Donggala, Sigi dan daerah-daerah sekitarnya mendorong Yayasan Garuda Nusantara, Rumah Balada Indonesia, Sekolah Musik Vidi Vici, dan IWO (Ikatan Wartawan Online) tergerak untuk More »

Laporkan Korupsi Dapat Hadiah 200 Juta, Jampidsus: Tunggu Anggaran Pemerintah

Laporkan Korupsi Dapat Hadiah 200 Juta, Jampidsus: Tunggu Anggaran Pemerintah

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Kejaksaan Agung siap melaksanakan apa yang telah diatur oleh pemerintah terkait pemberian kompensasi bagi masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum akan adanya korupsi maksimal Rp.200 juta. Meski demikian semua diatur More »

Bakamla RI Jalin Sinergitas Dengan Badiklat Kejagung

Bakamla RI Jalin Sinergitas Dengan Badiklat Kejagung

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI menyambut baik kunjungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk menjalin kerjasama dan sinergitas dibidang penegakan hukum. Kepala Badan Diklat Kejagung Setia Untung Arimuladi mengapresiasi More »

Pertemuan Bilateral Kejaksaan RI dan Kejaksaan Saint Petersburg

Pertemuan Bilateral Kejaksaan RI dan Kejaksaan Saint Petersburg

JurnalCakrawala.com. Kepala Kejaksaan Saint Petersberg Litvinenko Sergey Ivanovich turut berduka atas bencana gempa bumi dan tsunami yang menewaskan ribuan jiwa di Indonesia. Namun ungkapan belasungkawa itu tidak mengurangi rasa senangnya atas kunjungan More »

 

Ombudsman akan Periksa DLH Kabupaten Bogor Terkait Pencemaran Sungai Cileungsi

BOGOR-JurnalCakrawala.com.

Lamanya pencemaran Sungai Cileungsi yang tak kunjung terselesaikan tindaklanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sampai saat ini. Padahal persoalan pencemaran sungai itu sudah menjadi konsumsi publik dengan viralnya dari berbagai media masa Cetak maupun Elektronik.

Hal tersebut, membuat lembaga Ombudsman juga akan melakukan pemeriksaan terhadap DLH setempat maupun KLHK terkait hasil dari kedua institusi terkait pemerintah tersebut dalam melakukan sidak hingga pemeriksaan terhadap beberapa perusahaan yang di duga sengaja melakukan pencemaran lingkungan.

Padahal, beberapa hari lalu DLH Kabupaten Bogor sudah menyegel tempat pengelolaan limbah milik 4 perusahaan industri di wilayah kecamatan gunungputri maupun klapanunggal. Namun, dari penyegelan empat perusahaan tersebut bukannya pencemarannya makin berkurang, justru malah pencemarannya semakin parah.

Buktinya, dari informasi dan laporan warga dekat jembatan Cikuda Cileungsi pada Rabu (3/10/2018) pada sore hari sekitar pukul 16.00 atau 17.00 dan terlihat pagi tadi Kamis (4/10) pada pukul 08.00, dan Jum’at (5/10) pagi, juga kembali terjadi pencemaran. Sehingga warna air sungai kembali menghitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat hingga membuat sebagian warga sekitar bantaran sungai sakit mual-mual sampai muntah.

Melalui pesan singkatnya, Kepala Perwakilan Jakarta Raya Bodetabek pada Ombudsman, Teguh P Nugroho, mengatakan akan melakukan pemeriksaan kepada dua institusi pemerintah itu yakni DLH Kabupaten Bogor maupun KLHK. “Karna dari dua pihak milik pemerintah itu yang awalnya sudah melakukan sidak ke beberapa perusahaan industri yang di duga cemari sungai, oleh karena itu nanti akan kita periksa mereka berdua,” katanya, Jum’at lalu (5/10/2018).

Selain itu, Teguh menambahkan, juga akan melakukan pemeriksaan dan sidak terhadap IPAL dari milik para perusahaan yang di duga cemari sungai. “Setelah melakukan pemeriksaan terhadap DLH dan KLHK, dari data mereka berdua juga akan kita periksa izin lengkap perusahaannya,” pungkasnya.

“Untuk awalnya, kita akan melakukan pemeriksaan kepada DLH setempat, karna seharusnya dari penyegelan 4 perusahaan di Gunungputri dan Klapanunggal itu seharusnya pencemarannya semakin berkurang, akan tetapi kenapa ini malah sebaliknya. Seharusnya, pemerintah melakukan penghentian operasi sementara ke pabrik yang di segel tersebut, karna kalau IPAL nya tak sesuai pasti UKL UPL nya juga tak sesuai,” tambahnya. (Red/yud-iwo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *