Legislatif Jabar: Pembangunan Pendidikan Butuh Proses Berkesinambungan 

JURNAL CAKRAWALA - Tahapan pembangunan untuk tahun mendatang sudah mulai direalisasikan, diantaranya melalui pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam tahal perencanaan tersebut, pihak legislatif Jabar juga menyampaikan aspirasi.

Aspirasi, itu berupa pokok pikiran (pokir) setidaknya sudah disampaikan dalam Musrenbang tingkat Provinsi Jabar yang sudah terselenggara beberapa waktos lalu, itu semua merupakan kondisi faktual dalam arti sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dari berbagai usulan dalam pokir tersebut, salah satunya untuk program pendidikan dibutuhkan program yang berkesinambungan.

Hal ini, diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar, H. Ricky Kurniawan, LC dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Riki, dalam keterangannya mengatakan merujuk pada draft rencana pembangunan Jabar, yang dirancang dalam RPJPD tahun 2025-2045, sektor pendidikan menjadi program pokok dengan target pendidikan berkualitas yang merata.

"Merujuk pada sasaran program tersebut hal yang harus segera direalisasikan menyelesaikan Persoalan pendidikan di seluruh daerah" kata Ricky.

Menurut Riki, sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan Jabar yaitu menyelesaikan Persoalan pendidikan di jenjang SMA dan SMK serta SLB.

Hal yang mesti diselesaikan yaitu program yang dapat menghasilkan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan tersebut lebih berkualitas dan dapat melayani seluruh daerah terutama daerah pelosok.

Menurut Riki, yang juga anggota legislatif Jabar dari Dapil Kabupaten Bogor mengatakan guna mewujudkan pemerataan pendidikan, dukungan fasilitasi Unit Sekolah Baru (USB), itu merupakan solusi konkrit.

Pasalnya, untuk Kabupaten Bogor saja sampai tahun 2023, masih ada 7 Kecamatan yang belum ada sekolah negeri SMA, 2 Kecamatan belum ada SMK Negeri serta 1 Kecamatan belum ada SMA Negeri dan  SMK Negeri.

Sejalan dengan target pemerataan pendidikan, fasilitasi USB harus segera diselesaikan.

Dukungan USB, dengan tujuan untuk mengejar pendidikan bermutu perlu juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana, seperti bantuan laboratorium.

Dukungan sarana tersebut, sangat dibutuhkan terutama di SMK karena dengan sarana laboratorium, siswa SMK dapat dilatih untuk penguasaan Skill tertentu.

"Jika sarana itu sudah difasilitasi secara maksimal tentunya para lulusan SMK bisa menguasai Skill tertentu sehingga target link and match dengan kebutuhan dunia kerja dapat terealisasi secara paripurna ", tutup Ricky.

Dalam rapat tersebut, Herman meminta perangkat daerah  fokus pada pemerataan pembangunan. Selain itu, perangkat daerah diminta mengedepankan aspek penganggaran yang dinamis agar pembangunan berjalan optimal.

"Sehingga RKPD ini akan menjadi payung dinamis untuk penganggaran yang lebih lincah," ucap Herman.

Herman juga mengingatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, ada target untuk mewujudkan Indonesia Emas 20245. Ia optimistis Jabar akan mencapainya lebih dulu sebagai provinsi termaju di Indonesia. 

Herman memaparkan sejumlah strategi dan skenario Jabar untuk merealisasikan target tersebut. Salah satunya menjalin kerja sama dengan 350 Perguruan Tinggi di bawah naungan LLDIKTI dan Asosiasi Perguruan Tinggi (APTISI). 

Pemda Provinsi Jabar akan mengagendakan pembuatan MoU dengan Perguruan Tinggi di 27 kabupaten/kota untuk melaksanakan KKN Tematik selama empat bulan. Program tematik tersebut lebih fokus pada permasalahan masyarakat. (Tim/Adikarya Parlemen)