Kakanwil Ditjenpas Aceh Audiensi dengan Ombudsman Perwakilan Aceh, Bahas Peningkatan Pelayanan Publik

Banda Aceh – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Aceh, Yan Rusmanto, melakukan audiensi dengan Ombudsman Perwakilan Aceh pada hari Kamis (13/2/2025). 

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Ombudsman Aceh dan membahas berbagai langkah untuk meningkatkan pelayanan publik di Lapas, Rutan, dan Bapas di wilayah Aceh.

Yan Rusmanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen Ditjenpas untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan di Lapas, Rutan, dan Bapas. 

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh unit pemasyarakatan di Aceh. Melalui sinergi yang baik dengan Ombudsman, kami berharap hak-hak warga binaan dapat terpenuhi dengan standar pelayanan yang lebih baik,” ujar Yan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, juga menyambut baik pertemuan ini. Menurutnya, pengawasan eksternal sangat penting untuk menjaga kualitas layanan publik, terutama di lembaga pemasyarakatan. 

“Ombudsman siap memberikan pendampingan serta masukan terkait pengelolaan Lapas, Rutan, dan Bapas agar lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan,” kata Dian.

Selain itu, audiensi ini juga membahas beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan pemasyarakatan di Aceh. Salah satu isu yang diangkat adalah permasalahan kapasitas hunian yang masih menjadi kendala utama di beberapa Lapas dan Rutan di Aceh. Yan Rusmanto menjelaskan, pihaknya terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah ini agar pelayanan dapat lebih optimal.

Tak hanya itu, peningkatan akses layanan kesehatan bagi warga binaan juga menjadi topik pembahasan. “Kesehatan warga binaan adalah prioritas kami. Kami berusaha meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan di Lapas, Rutan, dan Bapas agar warga binaan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai,” tambah Yan.

Semoga sinergi antara Kanwil Ditjenpas Aceh dan Ombudsman RI Perwakilan Aceh semakin erat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya peningkatan layanan publik di Lapas, Rutan, dan Bapas, sehingga hak-hak warga binaan dapat dipenuhi dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.