Inspektorat Kabupaten Bogor Khawatir Ada Penyimpangan Dana
Bogor-JurnalCakrawala.com.
Inspektorat kabupaten Bogor melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas kepala desa dan juga aparatur pemeritahan desa di kecamatan Rancabungur yang di laksanakan di aula kantor Desa Bantarjaya kec. Rancabungur, Rabu( 29/11)
Peningkatan kapasitas kepala desa tahun 2017 tersebut melibatkan tujuh (7) kepala desa se-kecamatan Rancabungur, bendahara,LPM, BPD, dan juga pendamping desa. Hadir juga pada kesempatan itu, Kejaksaan Negeri (Kejari)kab. Bogor dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Bogor.
Sekretaris Inspektorat kabupaten Bogor, Ade Hasrat mengatakan, dilakukannya sosialisasi ini agar aparatur pemerintahan desa bisa lebih memahami tugas dan pungsinya sehingga memiliki tugas dan pungsinya sesuai aturan. Begitupun dengan Kepala Desa harus memiliki ke taatan, akuntabilitas, kredebel dan juga fropesional sehingga di harapakan tidak terjadi lagih perangkat desa bahkan Kepala desa terlibat dalam masalah hukum.
“Kami melakukan sosialisasi ini di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, karena segala sesuatu apabila tidak dilakukan dengan baik kami mengkhawatirkan hasil akhirnya-pun akan tidak baik. Selain itu juga kami sangat menghargai sebuah proses, akan tetapi dimana sebuah proses tersebut tidak dilakukan atas berdasarkan aturan yang ada, khawatir hasil akhirnya-pun akan menyimpang,” ujarnya.
Ade melanjutkan, Oleh karena itu sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi aparatur pemerintahan desa untuk menjalankan tugas Dan pungsinya agar sesuai dengan aturan. Ucapnya
Masih kata Ade berkaitan dengan aspek, perencanaan, kami masih melihat bahwa masih banyak mereka masih berpikir bagaimana menyusun Dan belum bisa membedakan mana keinginan Dan mana kebutuhan. Katanya.
“Sehingga terkadang besar pasak daripada tiang, walaupun anggaran itu cukup besar dari Dana Desa hampir 800 juta, tetapi pada kenyataannya mereka masih merasa kekurangan, untuk itu hasur ada bagian lebih untuk bisa meningkatkan memilih mana yang lebih prioritas pembangunan yang paling pokok yang Harus dilakukan di pemerintahan desa,” Tuturnya
Ia-pun menambahkan, berkaitan dengan hal tersebut, dan banyaknya temuan di lapanagan khususnya di pembangunan desa, sehingga kami harus lebih optimis dan akan mengupayakan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dalam pengadministrasian keuangan Dan penyelenggaran kegitan pembangunan. “Kami juga berharap bahwa pertanggung jawaban, kemudian pelaksanaan dari semua kegitan pembangunan di desa itu dapat di lakukan dengan baik dan dapat di pertanggung jawabkan,” Tambahnya
Tahun depan, dengan adanya pencerahan seperti ini, akan ada perbaikan Dan perubahan menuju lebih baik, sehinhgga kekhawatiran kami terhadap pelanggaran aturan lebih minim. Pungkasnya. (Rdy)