Danlanud RHF: Operasi Tangkis Petir Jaga Wilayah NKRI Terbebas dari Pelanggaran

Danlanud RHF: Operasi Tangkis Petir Jaga Wilayah NKRI Terbebas dari Pelanggaran

BATAM-JurnalCakrawala.com. Pangkalan Udara (Lanud) Bandara Hang Nadim Batam, pada hari Minggu (4/11/2018) mendadak ramai di kunjungi warga Batam Kepri, mereka datang mulai dari siswa-siswi sekolah penerbangan, anak-anak sekolah dasar hingga keluarga, bahkan More »

Pangkoopsau Lantik Dua Danlanud, Salah Satunya Danlanud RHF Tanjungpinang

Pangkoopsau Lantik Dua Danlanud, Salah Satunya Danlanud RHF Tanjungpinang

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Pangkoopsau I, Marsda TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P melantik dua Komandan Lanud jajaran Koopsau I secara bersamaan yang bertempat di gedung Roesmin Nurjadin, Makoopsau I, Jakarta (9/1). Kedua pejabat yang baru More »

Dana Dekonsentrasi Turun, Kejaksaan RI Lakukan Pengawalan Dana Transmigrasi dan Desa

Dana Dekonsentrasi Turun, Kejaksaan RI Lakukan Pengawalan Dana Transmigrasi dan Desa

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Bidang Intelijen (Jamintel) terus mengawal penerimaan dana Dekonsentrasi dan Pembantuan bidang transmigrasi tahun 2019 sejumlah 100 satuan kerja dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi More »

Direktur B Jamintel Minta Kajari Kabupaten Bogor Pantau Sekte Shinsei Bukkyo

Direktur B Jamintel Minta Kajari Kabupaten Bogor Pantau Sekte Shinsei Bukkyo

  JAKARTA-JurnalCakrawala.com.   Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen dibawah kendali Direktur Sosial Budaya dan Kemasyarakatan atau Direktur B, melakukan tindak lanjut terkait kasus munculnya aliran kepercayaan baru yakni Shinsei Bukkyo More »

Prasetyo Imbau  Kejaksaan Jadi Zona Integritas Juga Jadi Agen Perubahan

Prasetyo Imbau  Kejaksaan Jadi Zona Integritas Juga Jadi Agen Perubahan

  JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Pelatihan agen perubahan tahun 2018 sangat penting dan strategis lantaran pelatihan ini momentum bagi Kejaksaan mengingat masih banyaknya kekurangan yang harus dibenahi dan disempurnakan. Karena itu pelatihan agen perubahan ini More »

 

Ijudin Ahli Waris DKPP Jabar Laporkan RK ke SPK Kabareskrim

JAKARTA-JurnalCakrawala.com.

RK terancam 7 tahun penjara akibat dugaan yang dilaporkan ahliwaris DKPP Jabar pada hari Kamis 1 Nopember 2018. Seakan tidak lelah mencari keadilan pihak kuasa ahli waris mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Kabareskrim di Jakarta, M. Ijudin Rahmat selaku Pelapor membeberkan kami melaporkan Pejabat Pemprop jawa barat berinisial RK Dan IK terkait dengan perbuatan pidana pasal 414 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara saya yakin keadilan di negeri ini masih bisa tegak tanpa ada intervensi kekuasaan apalagi yang dilanggar oleh terlapor putusan lembaga yudikatif lembaga tinggi Mahkamah Agung.

“Meminta bantuan Kasgartaf II (TNI) dan ratusan petugas Polisi Polda Jabar yang bersenjata lengkap adalah perbuatan pidana apalagi dalam hal melawan putusan pengadilan, jadi RK dan IK harus mempertangung jawabkan perbuatannya”, ucapnya (1/11).

“Saya harap Kapolri melalui kabareskrim polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan secara propesional sehingga kami warga negara dapat merasakan keadilan yang beradab”, paparnya kepada awak media.

Ditanya apa saja yang menjadi alat bukti, Ijudin menjawab, “banyak putusan PK ada 3 1 perdata 2 pidana kita menang penetapan eksekusi berita acara eksekusi dan surat peringatan pengadikan untuk segera mengosongkan ini kan sudah jelas menyuruh aparat bersenjata untuk mengusir kita dilokasi lahan adalah pidana”, ujarnya.

Selain itu Ijudin pun melampirkan bukti video dan dokumentasi keterlibatan anggota Angkatan bersenjata baik kepolisian ataupun TNI.

Ditanya tentang tujuan pelaporan Ijudin tegas menjawab, “kita hanya menuntut penegakan hukum yang salah salahkan dan yang benar benarkan jangan di putar balik akibat kekuasaan da jabatan bisa bahaya negeri ini”, imbuhnya.

Jika melihat isi ketentuan Pasal 414 ayat (1) setiap pejabat yang sengaja meminta bantuan angkatam bersenjata untuk melawan pelaksanaan undang undang, perintah penguasa umum, menurut undang undang putusan atau surat perintah pengadilan,diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, maka Rk selaku gubenrnur jawa barat terancam jabatannya karena ancaman pidana lebih dari 5 tahun kita tunggu saja kelanjutan LP no LP/B/1413/XI/2018/Bareskrim Polri tgl 1 November 2018. (Red-Pul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *