Perlunya Peningkatan Akses Informasi dan Telekomunikasi Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal

Perlunya Peningkatan Akses Informasi dan Telekomunikasi Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal

JAKARTA-JurnalCakrawala.com Rapat Koordinasi Finalisasi dan Pelaporan dengan tema “Optimalisasi Jaringan Informasi dan Telekomunikasi di Daerah Tertinggal”, diselenggarakan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal, serta mengundang pihak BAPPENAS, BAKTI, dan More »

IWO bersama Ully Sigar dan Seniman Peduli Galang Donasi Sulteng

IWO bersama Ully Sigar dan Seniman Peduli Galang Donasi Sulteng

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Bencana tsunami yang melanda Sulawesi Tengah di Palu, Donggala, Sigi dan daerah-daerah sekitarnya mendorong Yayasan Garuda Nusantara, Rumah Balada Indonesia, Sekolah Musik Vidi Vici, dan IWO (Ikatan Wartawan Online) tergerak untuk More »

Laporkan Korupsi Dapat Hadiah 200 Juta, Jampidsus: Tunggu Anggaran Pemerintah

Laporkan Korupsi Dapat Hadiah 200 Juta, Jampidsus: Tunggu Anggaran Pemerintah

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Kejaksaan Agung siap melaksanakan apa yang telah diatur oleh pemerintah terkait pemberian kompensasi bagi masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum akan adanya korupsi maksimal Rp.200 juta. Meski demikian semua diatur More »

Bakamla RI Jalin Sinergitas Dengan Badiklat Kejagung

Bakamla RI Jalin Sinergitas Dengan Badiklat Kejagung

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI menyambut baik kunjungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI untuk menjalin kerjasama dan sinergitas dibidang penegakan hukum. Kepala Badan Diklat Kejagung Setia Untung Arimuladi mengapresiasi More »

Pertemuan Bilateral Kejaksaan RI dan Kejaksaan Saint Petersburg

Pertemuan Bilateral Kejaksaan RI dan Kejaksaan Saint Petersburg

JurnalCakrawala.com. Kepala Kejaksaan Saint Petersberg Litvinenko Sergey Ivanovich turut berduka atas bencana gempa bumi dan tsunami yang menewaskan ribuan jiwa di Indonesia. Namun ungkapan belasungkawa itu tidak mengurangi rasa senangnya atas kunjungan More »

 

Faisal Rachman Nilai Pencalonan Cawapres Sandiaga Uno Langgar PP, Hingga Pencalonan pun Harus Dibatalkan

JAKARTA-JurnalCakrawala.com.

Polemik Wakil Presiden Sandiaga Uno, pasca pendaftaran untuk Pemilu 2019 menuai banyak kontroversi, pasalnya Wakil Gubernur DKI ini dianggap juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP), oleh salah seorang aktivis Rumah Gerakan ’98 mengatakan hal tersebut, Kamis (16/08/2018).

Faisal Rachman, Aktivis Rumah Gerakan 98 menyatakan, “seorang calon pemimpin seharusnya menjadi teladan dan taat hukum selain tentunya mengerti tentang aturan hukum yang harus dilaluinya. Jika ini tidak dijalankan ada dua hal patut dipertanyakan apakah?
1. Sengaja menabrak aturan hukum,
2. Ketidakcakapan dalam menjadi calon pemimpin bangsa ini”, tegasnya.

Faisal Rachman menambahkan, “apa yang dilakukan Wagub DKI Jakarta (belum sah mundur) bisa memenuhi 2 pertanyaan di atas, sengaja atau tidak cakap dalam penguasaan aturan menjadi pemimpin negeri ini”.

Ada dua hal yang perlu dicermati dalam hal Wagub DKI Jakarta ini,
1. Tidak taat hukum karena tidak mengindahkan PP no 32 pasal 29 tahun 2018.
2. Melanggar etika moral saat pengunduran diri belum sah namun terindikasi mangkir dari tugas sebagai WAGUB DKI Jakarta yang dibiayai uang rakyat.

Menanggapi hal hal tersebut KPU harus segera meminta agar Sandiaga Uno melakukan hal tersebut termasuk juga menyampaikan pengunduran dirinya dalam Paripurna DPRD DKI Jakarta jika memang berniat mundur sejak awal agar tidak mengganggu proses tahapan Pemilu dan Pilpres.

Sandiaga dan timnya tak perlu khawatir tidak di izinkan Presiden karena bila tenggang waktu 15 hari tak keluar izinnya maka di anggap tetap bisa ikut pilpres.

Jika tahapan-tahapan itu tidak dilakukan maka KPU berhak menyatakan Sandiaga Uno tidak memenuhi syarat dan harus di batalkan,” tutupnya. (Red/Dd-IWO)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *