Enaknya Jadi Dewan Bogor Jalan-Jalan ke Bali, Aktivis: Melebihi Sikap Anak TK

Jurnalcakrawala.com – kunjungan kerja para wakil rakyat dalam program studi banding ke pulau dewata menuai kecaman, pasalnya kunjungan tersebut dilakukan dimasa pandemi Covid-19.

kunjungan kerja yang dilakukan oleh 20 anggota DPRD Kabupaten Bogor ke Bali, di bulan Juni 2021 ini, pada masa pandemi menjadi polemik dan sorotan aktivis di Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis HMI MPO, Askur, mengatakan agenda kunjungan kerja atau kunker yang dilakukan dewan ke Bali melebihi sikap anak TK yang tidak faham situasi dan kondisi, asal mereka senang dan bahagia mereka lakukan.

“Ini jelas melukai hati warga kabupaten Bogor yang serba dibatasi dan sulit karena kondisi yang semakin parah peningkatan kasus covid-19 yang terjadi di kabupaten Bogor”, ujarnya pada Senin 28 Juni 2021.

“Audit berapa anggarannya, jika satu anggota dewan 30juta tentunya 600juta habis terpakai kunker tersebut. Tentu kami mengecam dan meminta badan dewan kehormatan atau badan kode etik dewan kabupaten bogor untuk segera memanggil dan memberikan sanksi untuk meminta maaf semua dewan yang melakukan kungker ke Bali kepada masyarakat kabupaten Bogor”, ujar Aktivis senior HMI MPO Kabupaten Bogor ini.

Ditambahkannya, permintaan maaf dewan harus dilakukan baik melalui video pendek atau lewat media cetak dan elektronik, karena selama ini kunker yang dilakukan dewan tidak jelas hasilnya untuk perbaikan kebijakan-kebijakan dewan yang berpihak ke warga, bahkan kunker ini hanya acara seremonial dan jalan-jalan yang habiskan anggaran rakyat yang dititip di dewan.

Menanggapi hal tersebut, ketika dikonfirmasi awak media Sekretaris DPRD (Sekwan DPRD) Kabupaten Bogor, Sonny Abdussyukur membenarkan adanya kunjungan kerja para wakil rakyat tersebut.

“Ya pekan kemarin, belum sampai sehebat ini (Covid-red), kita ada usulan di perubahan RPJMD, salahsatu poin itu harus ada studi banding”, ujarnya pada Senin 28 Juni 2021, di ruang kerjanya.

Ketika ditanya awak media kenapa harus dilaksanakan di Bulan Juni 2021 ini, ia pun menjawab karena harus RPJMD harus selesai di bulan ini.

“Sekitar 20 orang, untuk anggaran silahkan tanya ke Bidang penggunaan, kenapa harus dilaksanakan di bulan ini ya karena RPJMD nya harus selesai di bulan Juni ini”, tambahnya lagi.

“Memang kita memang mencari bahan untuk pemenuhan rencana perda RPJMD perubahan”, tutupnya.***