Dugaan Penelantaran Istri oleh ASN Bogor, Ketua LBH IWO Bogor Minta Langkah Tegas

BOGOR – Kasus dugaan penelantaran istri yang melibatkan seorang ASN berinisial YN dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Kota Bogor kembali menjadi sorotan. YN dituding tidak menjalankan kewajiban sebagai suami selama lebih dari satu tahun, meski istrinya, S, saat ini tengah hamil lima bulan. Kasus ini telah dilaporkan ke pimpinan YN dan mengundang perhatian publik, termasuk aktivis sosial dan hukum yaitu LBH IWO Bogor Raya, Andri Susanto, SH.

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) IWO Bogor Raya, Andri, menyebut kasus seperti ini mencerminkan fenomena yang kerap terjadi di masyarakat. Ia menilai, meskipun negara telah mengatur hak dan kewajiban melalui berbagai peraturan perundang-undangan ASN atau PNS, penyimpangan perilaku tetap sering ditemukan.  

"Fenomena ini sangat memprihatinkan, terutama karena pelakunya adalah seorang ASN yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat. Ini menjadi gambaran bahwa penyimpangan perilaku dalam hubungan rumah tangga masih menjadi masalah sosial dan hukum di masyarakat kita," ujar Andri, Kamis (5/12/2024).  

Ketua LBH IWO Bogor, Andri Susanto menjelaskan, perilaku penelantaran seperti ini sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lingkungan sosial, kebiasaan pergaulan, kurangnya pendidikan agama, hingga lemahnya pengawasan dan pembinaan baik secara formal maupun informal, juga aturan baku ASN, si suami tidak meminta izin sang istri.

"Kasus YN di KCD ini kan' tidak ada izin tertulis dari sang istri untuk menikah lagi, makanya ia gugat. Rendahnya pengawasan terhadap individu, khususnya ASN, memungkinkan adanya penyimpangan yang berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, baik dari institusi maupun masyarakat luas," ungkapnya.  

Pentingnya Analisis dan Penegakan Aturan ASN

LBH IWO juga menyoroti pentingnya penegakan aturan yang tegas namun tetap mempertimbangkan aspek keadilan. Andri menyarankan perlunya uji analisis terhadap kasus ini untuk memahami penyebab utama perilaku penelantaran dan memastikan keputusan yang diambil berimbang.  

"Uji analitik terhadap peristiwa ini sangat penting untuk memastikan setiap tindakan hukum didasarkan pada prinsip keadilan. Kita tidak hanya berbicara tentang sanksi, tetapi juga solusi untuk mencegah kasus serupa di masa depan," tegasnya.  

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan ketat terhadap perilaku ASN, tidak hanya di ruang publik tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. LBH IWO berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum yang adil serta memberikan efek jera bagi pihak yang terbukti melanggar.  

“ASN memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Mereka bukan hanya pelayan publik, tetapi juga panutan di masyarakat. Ketika mereka melanggar norma, dampaknya sangat luas. Kita berharap ada langkah pembinaan yang lebih intensif untuk mencegah kasus serupa,” tutup Andri.  

Kasus ini tidak hanya menyoroti masalah internal keluarga tetapi juga mengingatkan pentingnya integritas dalam menjalankan peran sebagai aparatur negara.*