Jampidsus Kejaksaan Agung Dapatkan Anugerah Predikat WTP oleh Presiden RI

Jampidsus Kejaksaan Agung Dapatkan Anugerah Predikat WTP oleh Presiden RI

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penganugerahan diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo More »

Hasil Munas Setia Untung Jabat Ketum PJI, Jaksa Agung Ajak Kawal Pemilu 2019

Hasil Munas Setia Untung Jabat Ketum PJI, Jaksa Agung Ajak Kawal Pemilu 2019

BALI-JurnalCakrawala.com. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan peran Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) sangat menentukan dalam upaya mencapai tujuan penegakan hukum yang baik dan benar sehingga menjadi dambaan masyarakat. Dalam Musyawarah Nasional PJI, Setia More »

Ubah Kinerja Kejaksaan, Setia Untung Cetuskan Gerakan Pelatihan Reformasi Birokrasi Bebas Korupsi

Ubah Kinerja Kejaksaan, Setia Untung Cetuskan Gerakan Pelatihan Reformasi Birokrasi Bebas Korupsi

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan akan terus berinovasi sebagai zona Integritas wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Menyusul lolosnya Badiklat atas evaluasi tahap akhir Zona Integritas More »

Forum Koordinasi Protokoler MPR RI Bangun Sinergitas Protokoler Lembaga Negara Dan Kementerian

Forum Koordinasi Protokoler MPR RI Bangun Sinergitas Protokoler Lembaga Negara Dan Kementerian

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono mengucapkan selamat datang kepada 125 protokoler yang datang dari berbagai lembaga negara, kementerian, instansi non-kementerian, dan pemerintah daerah. “Selamat datang di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek More »

Kabadiklat Buka Diklat Terpadu Untuk Antisipasi Narkoba Bersarang di Indonesia

Kabadiklat Buka Diklat Terpadu Untuk Antisipasi Narkoba Bersarang di Indonesia

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Kejahatan narkotika salah satu transnasional organized crime dan bersifat lintas negara yang dalam penangannya memerlukan kerjasama antara sesama penegak hukum. Demikian disampaikan Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI Setia More »

 

Benarkah Jalur Afirmasi SMPN di Kota Bogor Hanya untuk Orang Miskin

KOTA BOGOR-JurnalCakrawala.com.

Penelusuran reportase kali ini tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Kota Bogor, hal ini berbeda dengan sistem Zonasi Permendikbud no.14 tahun 2018.

Kepala Sekolah (Kasek) SMPN 6, Yuliani Triningsih memaparkan “PPDB dilaksanakan dengan 3 termin ya pak ya, sama. Jalur afirmasi itu mengambil dari siswa miskin, kemudian juga prestasi dan anak guru pendik,” katanya kepada awak media, Senin 16 Juli 2018.

“berbeda dengan tahun yang sudah pak, kalau pendik itu biasanya hanya sebatas sampai kepada yang ada dilingkungan Smpn 6 saja misalnya anak guru dan TU,” terang Yuliani.

“Tahun sekarang ini berbeda, tapi membuka kepada guru yang berada dari luar, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK,” jelasnya.

Yuliani memaparkan bahwa sistem zonasi hanya pelengkap dengan syarat miskin atau mempunyai kartu miskin.

“kemudian juga Zonasi. Bukan skala prioritas dalam artian tetap itu penunjang, seperti halnya anak miskin kan ada persyaratannya mulai KIP, KIS, SKTM, dimana SKTM harus berlaku pada yang terakhir nya itu desember 2017,” terang Yuliani.

“Setelah itu barulah ditambah dengan Zonasi, gitukan, selalu begitu, persyaratannya apa lihat zonasi nya,” katanya.

Ditempat yang sama, hadir dalam sesi wawancara mendampingi kasek, Ketua panitia PPDB, Usman, menjelaskan,

“barangkali kalo presentasi saya menambahkan ya pak, mengacu ada juklak/juknis yang dikeluarkan dinas pendidikan, Jalur non akademik, jalur prestasi 10% jalur siswa miskin KIP, SKTM, ABK 15%, jalur, kemudian jalur PTK 5%,” kata Usman.

“Tidak ada jalur zonasi pak, afirmasi, prestasi, anak guru, semuanya pake zonasi,” ujar Usman.

Usman dan kasek Yuliani menjawab berbarengan, “zonasi itu dinas pak yang menerapkan, peraturan walikota ditandatangani oleh pak Walikota,” kata mereka berdua.

Lebih lanjut Usman menjelaskan bukan kontek PPDB SMP, “karena ada sedikit perbedaan dengan SMA, nah ini banyak yang serba salah, apakah kurang sosialisasi, atau kenapa”, ujarnya.

“SMA itu kan ada jalur wps warga penduduk setempat, itu tidak dilihat nem pak, dilihat jarak secara geografis oleh sistem google map”.

Lalu usman menegaskan, “SMP tidak ada itu, SMP tetap Nem diberlakukan plus zona”, kata Usman.

Dihari yang sama, Berbeda dengan kepala sekolah SMPN 7, Siti Jumriyah menjelaskan petunjuk teknis, 20% maksimal penerimaan murid dengan sistem zonasi, yang diatur dalam petunjuk teknis.

“Karena didalam juknisnya nilai plus zona, beda kalau di Bandung, zona aja ya pak, peraturan kepala dinas dan walikota,” kata Siti.

Untuk diketahui, dalam Permendikbud no. 14 tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK dan bentuk lain yang sederajat. Tidak ada persyaratan kewajiban memiliki surat SKTM, KIP dan KIS

Pasal 7, Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD
atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13, Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
a. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan
zonasi; b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
c. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Bagian Keempat, Sistem Zonasi Pasal 16;

(1). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2). Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3). Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi didaerah tersebut berdasarkan:
a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

(4). Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.
(Tengku YusRizal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *