Bangun Citra Kejaksaan RI, ini Inovasi Cara Setia Untung Raih Penghargaan

DEPOK-JurnalCakrawala.com.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi punya cerita tersendiri dalam perjalanan karirnya sebagai seorang jaksa dalam berinovasi meningkatkan citra Kejaksaan. Dia bercerita saat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ketika September 2009 silam.

Awalnya, kata dia saat Tim Penilai dan Supervisi Quick Wins terkait Optimalisasi Kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi tentang informasi penanganan perkara Pidana Umum, Pidana Khusus. Saat itu kata dia Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai salah satu Pilot Project Program Reformasi Birokrasi.

Singkat cerita, instansi yang pernah dipimpinnya menerima penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima. Karena berhasil menciptakan inovasi perbaikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan predikat sangat baik.

“Piala Citra Pelayanan Prima itu dari Presiden berdasarkan hasil penilaian Kemen PAN pada tahun 2010,” ucap Setia Untung, saat sebagai pembicara Praktik baik Reformasi Birokrasi pada acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemdikbud, Depok, Jawa Barat, Rabu 13 Februari 2019.

Nah, RNPK itu bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kemendikbud dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Disamping itu, kata dia untuk berbagi informasi terkait permasalahan dan praktik baik serta solusi terkait pendidikan dan kebudayaan serta Reformasi Birokrasi.

Dijelaskan dia, bahwa anatomi organisasi adalah bagian dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang  harus dipelajari dan dipahami oleh Aparat Sipil Negara (ASN).

“Kita akui hal ini sering diabaikan bahkan tidak dimengerti atau lupa. Lupa, tidak pernah dibaca  jadi hanya rutinitas saja yang di kerjakan ini harus diakui,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa tugas ASN yang mendapat amanah dituntut untuk memahami Tupoksi harus di pelajari, sehingga tumbuh dan  lahir suatu komitmen.

“Apabila Tupoksinya tidak dipelajari bagaimana mau komitmen dan konsisten,” kata Untung sembari mengatakan pemimpin harus turun kebawah.

Untung yang juga Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) bahwa rasa komitmen harus merubah kebiasaan rutinitas yang harus diperbaiki.

Nah, untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lanjut dia, sebagai pimpinan harus menerbitkan surat keputusan pembentukan tim kerja di unit kerjanya masing-masing.

“Kemudian membuat pedoman apakah prasyarat membangun zona integritas menuju WBK sudah memenuhi standar sesuai keputusan KemenPAN menyangkut masalah pembangunan zona integritas,” katanya.

Kemudian masih kata Untung, dari Kementerian PAN-RB, pihaknya mengundang dan melakukan evaluasi, setelah itu lakukan rapat penandatanganan komitmen bersama.

“komitmen bersama ini dilakukan di satuan kerja, semua pegawai menandatangani komitmen bersama untuk merubah perilakau, pelayanan internal paling utama kita mengedepankan pelayanan,” bebernya.

Dalam kesempatan ini Kaban Diklat juga menyampaikan paparan mengenai keberhasilan Badiklat Kejaksaan mendapatkan penghargaan WBK dari Kemen PAN, dan juga SOP serta inovasi dari aplikasi-aplikasi Badiklat.

“Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan,” ujar dia.

Sekedar diketahui, Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 di buka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa 12 Februari 2019 kemarin.

RNPK sendiri fokus pada isu-isu strategis dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program-program prioritas nasional. (Red/edw-iwo)