Bangun Citra Kejaksaan RI, ini Inovasi Cara Setia Untung Raih Penghargaan

Bangun Citra Kejaksaan RI, ini Inovasi Cara Setia Untung Raih Penghargaan

DEPOK-JurnalCakrawala.com. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi punya cerita tersendiri dalam perjalanan karirnya sebagai seorang jaksa dalam berinovasi meningkatkan citra Kejaksaan. Dia bercerita saat menjabat Kepala More »

Terkait Bagasi Berbayar, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) Gugat Menteri Perhubungan, Lion, Wings dan Citilink

Terkait Bagasi Berbayar, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) Gugat Menteri Perhubungan, Lion, Wings dan Citilink

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub) , Lion Air, Wings Air dan Citilink. Gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan More »

Anggota DPR RI Komisi VII Hadiri Diseminasi Iptek LIPI di Desa Tonjong Bogor

Anggota DPR RI Komisi VII Hadiri Diseminasi Iptek LIPI di Desa Tonjong Bogor

KAB.BOGOR-JurnalCakrawala.com Diseminasi Iptek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor dihadiri oleh anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Drs. KH Nawafie Saleh, SE, MM, More »

Kejaksaan Luncurkan Website PJI, Ketum PJI: Bangun Kesatuan Tangkal Hoax

Kejaksaan Luncurkan Website PJI, Ketum PJI: Bangun Kesatuan Tangkal Hoax

Jakarta-JurnalCakrawala.com. Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) meluncurkan aplikasi website pji.kejaksaan.go.id sebagai sarana layanan pengaduan dan berita informasi tentang kejaksaan dan pelayanan penanganan proses penegakkan hukum serta menangkal berita hoax dengan memberikan informasi positif More »

Badiklat Kejaksaan RI akan Jalin Kerjasama Hukum dengan Amerika

Badiklat Kejaksaan RI akan Jalin Kerjasama Hukum dengan Amerika

Jakarta-JurnalCakrawala.com. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi, menyambut kedatangan pihak perwakilan dari US Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development, Asistence, and Training (USDOJ- OPDAT) More »

 

Dr. Ibnu Mazjah SH MH: Menafsirkan Kaidah Hukum Soal Penolakan Ba’asyir Terhadap Kesetiaan pada NKRI

JAKARTA-JurnalCakrawala.com.

Persinggungan hukum antara kesetiaan terhadap NKRI dengan pengamalan keyakinan tentang aqidah seorang muslim kembali menjadi isu yang mencuat beberapa hari terakhir beriringan dengan berjalannya proses pembebasan bersyarat (PB) Ustad Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Hal ini muncul karena salah satu syarat PB narapidana terorisme wajib menyatakan ikrar setia kepada NKRI ; Dalam frasa lain, kesetiaan juga mutlak diberikan kepada Pancasila sebagai dasar dari NKRI.

Tulisan ini tidak membahas permasalahan yang tidak bersinggungan dengan hukum dan hak asasi manusia, termasuk menyangkut motif dari pemerintah dan dalam rangka apa ABB diberikan PB. Akan tetapi hanya menyentuh permasalahan yang berkaitan dengan hak individu yang bebas dan otonom serta refleksi tentang hakikat Pancasila dalam konteks Tauhid dan aplikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tak dapat disangkal, sila pertama Pancasila bermakna Tauhid. Bagi umat Islam yang mengimani keislamannya, keyakinan tentang Tauhid, mutlak menimbulkan konsekwensi tentang tuntutan atas sikap loyalitas ; loyalitas terhadap Allah SWT, loyalitas terhadap Rasulullah SAW, loyalitas terhadap sumber hukum Islam, Alqur’an dan as sunnah.

Intinya, loyalitas dimaksud adalah berlepas diri dari seluruh _Thagut_ sebagaimana tersebut di dalam Surat An Nahl ayat 36. Terjemahan bebas dari _Thaghut_ kurang lebih “sebagai setiap yang disembah selain Allah, yang rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya, atau rela dengan ketaatan orang yang menaatinya dalam melawan perintah Allah” Sikap yang berlepas diri dari thagut, tentunya didasari pada kebenaran yang diyakininya. Pada fase tersebut, sikap ABB dapat dipahami sebagai sikap ketaatan terhadap keyakinannya.

Berlepas dari thagut juga tidak serta merta dimaknai sebagai sikap anti sosial, ekstrim sehingga melekat sebutan teroris, akan tetapi hakikatnya tetap didasarkan kepada prinsip-prinsip kemanusiaan, persamaan hak, dan kebebasan yang pengaturannya secara formil dan universal telah sukses terlaksana pada tahun 622 Masehi, dalam wujud shahifatul Madinah (piagam Madinah).

Betapapun demikian, garis tegas tentang kaidah otonom yang dipertahankan dalam berlepas diri dari thogut, acap menimbulkan anggapan atau kesan sikap yang intoleran. Semisal, memberikan ucapan “Selamat” terhadap apa yang senyatanya bertentangan dengan ajaran Alquran.

Muncul pertanyaan, adakah yang dilanggar ketika seseorang mengimani tauhid dengan loyalitas penuh kelak akan berbenturan dengan kehidupan bermasyarakat dalam bingkai NKRI ? Tauhid dalam konteks keberlakuannya kiranya hanya merupakan keberlakuan yang mengikat secara moral. Mengutip Imanuel Kant, Jikalau kehidupan manusia digambarkan memiliki dua aspek, ialah manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial, maka moral lebih mengenai manusia sebagai individu. Adapun menyangkut interaksi dengan masyarakat atau dengan kata lain ada perbuatan yang dianggap merugikan, ada pengaturan hukum untuk menentukan sanksi dan hal-hal yang dilarang.

Menurut Kant, dalam kebebasan dan otonominya, setiap individu cenderung memperjuangkan kemerdekaan yang dimilikinya (Bernard L Tanya, 2010). Hal ini dibenarkan, sepanjang pelaksanaan kemerdekaan itu tidak merugikan orang lain. Untuk menghindari timbulnya kerugian. Persis di titik ini, seolah ada seruan, hiduplah berdasarkan hukum jika ingin hidup bersama secara damai dan adil ( *Oemar Seno Adji, 1973).*

Oleh karena itu, pengamalan tauhid yang keberlakuannya bersifat otonom serta tidak merugikan pihak lain, adalah hak bagi setiap muslim di Indonesia. Menjatuhkan pilihan berdasarkan hati nurani, memilih, mengamalkan sekaligus menaati ajaran agama bagi setiap pemeluknya secara universal dan merupakan hak kodrati yang juga mendapatkan perlindungan dari sisi hukum dan hak asasi manusia (Lihat article 18 ICCPR jo UDHR).

Akan tetapi, dalam konteks bermasyarakat, pengaturan menyangkut hal-hal yang merugikan orang lain, sudah tentu menjadi hal yang terlarang dan dilakukan pembatasan guna menciptakan ketertiban, keamanan, perlindungan HAM serta kebebasan orang lain, sebagai bagian daripada tujuan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, penolakan ABB untuk menyatakan kesetiaannya terhadap NKRI adalah hak otonom dari yang bersangkutan, akan tetapi hukum tetap akan menjadi panglima apabila dalam hal proses berinteraksi di masyarakat ABB melakukan perbuatan-perbuatan aktif yang senyatanya dilarang oleh hukum.

Jakarta, 22 Januari 2019.

Oleh: Dr. Ibnu Mazjah, SH, MH
Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mathlaul Anwar Banten

(Red/opini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *