FKJI Kepri Gelar Diskusi Jelang Pemilu, SMN: Jurnalis Berperan Sukseskan Pemilu Serentak

FKJI Kepri Gelar Diskusi Jelang Pemilu, SMN: Jurnalis Berperan Sukseskan Pemilu Serentak

BATAM-JurnalCakrawala.com. Forum Komunikasi Jurnalis Indonesia (FKJI) Kepri, untuk yang ke dua kalinya menggelar pertemuan dengan tokoh Pers, yang juga anggota DPRD Provinsi Kepri, Surya Makmur Nasution (SMN), hanya pertemuan pada hari Sabtu More »

Hasil Rakernas IWO di Depok Disepakati Menjadi Konstituen Dewan Pers

Hasil Rakernas IWO di Depok Disepakati Menjadi Konstituen Dewan Pers

DEPOK-JurnalCakrawala.com. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Wartawan Online (IWO) secara resmi digelar di Shakinah Village, Kota Depok, Senin (11/3/2019). Tercatat sebanyak 150 pengurus dan anggota IWO dari seluruh Indonesia turut hadir dalam More »

Sambut Rakernas IWO se-Indonesia, Jhodi Yudono: Masa Depan Wartawan di Era Industri 4.0

Sambut Rakernas IWO se-Indonesia, Jhodi Yudono: Masa Depan Wartawan di Era Industri 4.0

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Jelang Rapat Kerja Nasional 2019, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) menyambut para wartawan dari Sabang-Merauke, Aceh hingga Papua. Inilah peradaban digital 4.0 yang akan segera hadir, dalam sambutannya Jhodi Yudono More »

Diklat CPNS Kejaksaan Dorong Peserta Berinovasi Pada Era Teknologi

Diklat CPNS Kejaksaan Dorong Peserta Berinovasi Pada Era Teknologi

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi mengatakan ada pesan yang disampaikan Wakil Jaksa Agung Arminsyah kepada jajarannya untuk membimbing, membina dan membekali calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kejaksaan yang More »

Lantik Jaksa Matgaklin, Setia Untung Minta Jajaran Badiklat Inovatif dan Visioner

Lantik Jaksa Matgaklin, Setia Untung Minta Jajaran Badiklat Inovatif dan Visioner

JAKARTA-JurnalCakrawala.com. Diera Kemajuan Teknologi dan Informasi (TIK) serta ilmu pengetahuan dewasa ini Badan Diklat Kejaksaan dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai Kawah Candra Dimukanya pegawai dan para Jaksa untuk lebih Inovatif, More »

 

Ijudin Ahli Waris DKPP Jabar Laporkan RK ke SPK Kabareskrim

JAKARTA-JurnalCakrawala.com.

RK terancam 7 tahun penjara akibat dugaan yang dilaporkan ahliwaris DKPP Jabar pada hari Kamis 1 Nopember 2018. Seakan tidak lelah mencari keadilan pihak kuasa ahli waris mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Kabareskrim di Jakarta, M. Ijudin Rahmat selaku Pelapor membeberkan kami melaporkan Pejabat Pemprop jawa barat berinisial RK Dan IK terkait dengan perbuatan pidana pasal 414 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara saya yakin keadilan di negeri ini masih bisa tegak tanpa ada intervensi kekuasaan apalagi yang dilanggar oleh terlapor putusan lembaga yudikatif lembaga tinggi Mahkamah Agung.

“Meminta bantuan Kasgartaf II (TNI) dan ratusan petugas Polisi Polda Jabar yang bersenjata lengkap adalah perbuatan pidana apalagi dalam hal melawan putusan pengadilan, jadi RK dan IK harus mempertangung jawabkan perbuatannya”, ucapnya (1/11).

“Saya harap Kapolri melalui kabareskrim polri dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan secara propesional sehingga kami warga negara dapat merasakan keadilan yang beradab”, paparnya kepada awak media.

Ditanya apa saja yang menjadi alat bukti, Ijudin menjawab, “banyak putusan PK ada 3 1 perdata 2 pidana kita menang penetapan eksekusi berita acara eksekusi dan surat peringatan pengadikan untuk segera mengosongkan ini kan sudah jelas menyuruh aparat bersenjata untuk mengusir kita dilokasi lahan adalah pidana”, ujarnya.

Selain itu Ijudin pun melampirkan bukti video dan dokumentasi keterlibatan anggota Angkatan bersenjata baik kepolisian ataupun TNI.

Ditanya tentang tujuan pelaporan Ijudin tegas menjawab, “kita hanya menuntut penegakan hukum yang salah salahkan dan yang benar benarkan jangan di putar balik akibat kekuasaan da jabatan bisa bahaya negeri ini”, imbuhnya.

Jika melihat isi ketentuan Pasal 414 ayat (1) setiap pejabat yang sengaja meminta bantuan angkatam bersenjata untuk melawan pelaksanaan undang undang, perintah penguasa umum, menurut undang undang putusan atau surat perintah pengadilan,diancam pidana penjara paling lama 7 tahun, maka Rk selaku gubenrnur jawa barat terancam jabatannya karena ancaman pidana lebih dari 5 tahun kita tunggu saja kelanjutan LP no LP/B/1413/XI/2018/Bareskrim Polri tgl 1 November 2018. (Red-Pul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *